Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah terus menggegas pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara agar dapat terwujud sesuai dengan waktu yang ditargetkan.
Mengenai pembangunan IKN ini, Kepala Otorita Ibu Kota Negara Bambang Susantono pun menyebutkan progres pembangunan ibu kota baru itu sesungguhnya berjalan sesuai dengan jadwal yang dirancang atau on track.
Sesuai data Kementerian PUPR, pencapaian rata-rata pembangunan fisik di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, hingga awal April 2023 sudah berada pada angka 25 persen.
Sejumlah infrastruktur di IKN terus dibangun sebagai rancangan yang telah direncanakan, termasuk infrastruktur yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Infrastruktur yang tengah dibangun itu di antaranya, yakni kantor presiden, istana presiden, kantor untuk empat menteri koordinator, kompleks perumahan menteri, jalan arteri, jalan tol, bendungan, sumbu kebangsaan, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan air minum, serta infrastruktur lainnya
Meskipun pembangunan berjalan sesuai rencana, untuk menuntaskan hingga pemerintahan benar-benar pindah ke ibu kota baru tersebut perlu dukungan seluruh elemen dan juga seluruh daerah di tanah air.
Pengamat kebijakan publik sekaligus akademikus Universitas Bengkulu Dr. Hardiansyah menyebutkan gelora dan atmosfer dari pembangunan Ibu Kota Negara baru terasa hanya di Jakarta yang notabene masih menjadi kedudukan pemerintahan saat ini dan ibu kota baru yang sedang dibangun sekarang.
Selain itu, juga baru terasa menggelora di daerah penyangga dari Ibu Kota Negara yang ada di Pulau Kalimantan. Di sekitar sana tentu juga terasa semangat dari pembangunan IKN.
Namun, di bagian wilayah yang tidak bersentuhan langsung dengan IKN, semangat tersebut kurang terasa di masyarakat. Hal itu karena daerah-daerah yang lokasinya jauh dari pusat pemerintahan kurang merasakan dampak langsung dari pembangunan IKN.
Semestinya, pembangunan IKN itu semangatnya harus menggelora di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke. Semangat tersebut berupa dukungan setiap elemen dan rakyat agar IKN selesai tepat waktu dan pemerintah segera berkantor di ibu kota baru.
Niat pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara dinilai sudah tepat karena situasi Jakarta saat ini sudah tidak begitu baik untuk menampung seluruh aspek untuk beraktivitas dalam satu wilayah dengan kepadatan dan kemacetan yang parah.
Beban Jakarta semakin lama semakin besar sebagai ibu kota negara sekaligus sebagai pusat bisnis. Kedua sisi tersebut setiap waktu tentu pastinya terus berkembang, sementara wilayah Jakarta sudah jelas tidak akan mengalami perluasan.
Pilihan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta dinilai lebih realistis dibandingkan pemindahan pusat bisnis. Pemindahan pusat bisnis dari Jakarta pasti jauh lebih besar biayanya dibanding memindahkan pusat pemerintahan.
Kemudian, memindahkan pusat pemerintahan ke daerah yang baru akan memberikan dampak positif yang besar, yakni menstimulus daerah baru dan daerah penyangga untuk berkembang lebih cepat.
Ibu kota baru yang dipilih Presiden Joko Widodo pun juga berada di posisi sentral Indonesia. Hal itu mempersingkat akses dari wilayah-wilayah di Tanah Air yang selama ini jauh dari pusat pemerintahan.
Kemudian, akses yang strategis berada di tengah-tengah tentu juga membuat komunikasi, koneksi, dan hubungan pusat daerah terjalin lebih baik lagi. Artinya kemudahan akses itu dapat mendorong peningkatan kinerja pemerintahan di daerah, bukan hanya daerah di sekitar Ibu Kota Negara saja, melainkan di seluruh wilayah di Tanah Air.
Dengan demikian, pemindahan Ibu Kota Negara menjadi upaya menyejahterakan seluruh negeri, dan untuk merealisasikannya pun membutuhkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia.
Penataan
Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N. Suparman menyebutkan pemindahan Ibu Kota Negara ke Penajam Paser Utara tentunya memberikan dampak positif terhadap perkembangan daerah.
