Yang paling kentara, yakni perkembangan perekonomian di Indonesia menjadi lebih terdorong dengan pertumbuhan ibu kota baru dan juga daerah penyangga yakni provinsi-provinsi di sekitar IKN.
Kemudian, keberadaan IKN juga mendekatkan jarak daerah-daerah yang selama ini jauh dari Jakarta, yakni daerah-daerah secara geografis jauh dari akses pusat pemerintahan.
Namun, pemindahan Ibu Kota Negara juga perlu diikuti dengan penataan hubungan antara pusat dengan daerah, bukan hanya upaya memperpendek jarak daerah dengan pusat pemerintahan saja.
Hubungan pusat dengan daerah tersebut terkait dengan tiga hal, yakni hubungan kewenangan, hubungan pembinaan dan pengawasan, serta hubungan keuangan.
Dengan memperpendek jarak secara geografis serta penataan hubungan pusat dan daerah itu, diyakini, persoalan-persoalan di daerah yang selama ini belum terselesaikan dapat dituntaskan setelah pemindahan pusat pemerintahan ke IKN.
Wajah Indonesia
Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menyatakan tidak ada alasan untuk tidak mendukung terealisasinya Ibu Kota Negara.
Semua pihak semestinya mendukung Ibu Kota Negara agar dapat rampung tepat waktu dan pusat pemerintahan segera pindah dari Jakarta.
Ibu Kota Negara menjadi wajah Indonesia di mata dunia sehingga sudah seharusnya ibu kota negara tertata dengan rapi dan menjadi kebanggaan jika berinteraksi dengan dunia internasional.
Sementara, Jakarta saat ini sudah sulit untuk ditata karena wilayah yang sudah padat, sedangkan pusat pemerintahan, kementerian, dan lembaga terpisah-pisah lokasinya. Untuk menyatukan di satu lokasi yang berdekatan tentunya sudah tidak memungkinkan lagi.
Dengan pemindahan tersebut, tentunya pemerintah dapat dibangun dalam satu wilayah yang tertata rapi dan strategis. Akses pun jadi lebih mudah termasuk bagi daerah, mereka tidak perlu repot-repot mengakses seluruh kementerian lembaga seperti yang saat ini dialami karena di Jakarta lokasinya kantor-kantor pemerintahan terpisah-pisah dan terganggu kemacetan.
"Saya sangat mendukung pemindahan IKN, tidak ada alasan untuk tidak mendukung. Seluruh elemen, daerah, rakyat, elite, dan para tokoh harus mendukung IKN terealisasi, termasuk presiden suksesor Presiden Jokowi," ujarnya.
Pemimpin boleh saja berganti tapi pembangunan Ibu Kota Negara tak boleh berhenti. IKN harus terealisasi.
