Memutus mata rantai penyebaran DBD di Mukomuko

 

Dari hasil rapat koordinasi tersebut, ada delapan rekomendasi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dalam melakukan pencegahan penyebaran penyakit DBD di Kabupaten Mukomuko.

 

Salah satunya adalah pengendalian vektor dari larva sampai nyamuk dewasa dengan mengedepankan upaya pemberdayaan masyarakat dengan gerakan PSN 3M-plus,

melalui gerakan 1 rumah 1 Jumantik (G1R1J) yang dilakukan sebelum masa penularan.

 

Kemudian, melakukan monitoring evaluasi untuk kegiatan larvasida secara selektif pada tempat-tempat penampungan air dan tempat-tempat yang bukan penampungan air yang berpotensi menjadi tempat perindukan jentik nyamuk Aedes aegypti.

 

Lalu, penguatan surveilans untuk deteksi dini, pencegahan dan pengendalian kasus DBD, melakukan penyuluhan kepada masyarakat secara intens melalui penyuluhan langsung melalui media cetak dan elektronik.

Baca juga: Wakil Wali Kota Bengkulu imbau warga terapkan PHBS untuk cegah DBD

Baca juga: Bupati Mukomuko ingatkan warga waspada penyebaran DBD

 

Selanjutnya, membentuk kelompok kerja operasional yang melibatkan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) untuk menanggulangi kasus DBD salah satu dengan bulan Bhakti Gerakan PSN 3M Plus dilakukan secara serentak dan optimalisasi G1R1J bersama masyarakat.

 

Penguatan tata laksana penderita yang akut untuk mencegah kematian, salah satunya dengan membangun jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan di Kabupaten Mukomuko.

 

Selain itu, perlu adanya dukungan pemerintah daerah tentang manajemen, anggaran, peningkatan kapasitas SDM dan logistik.

 

Terakhir, pemerintah daerah setempat mengeluarkan surat edaran bupati tentang kewaspadaan dini KLB DBD di Kabupaten Mukomuko.

Semua langkah tersebut dirancang untuk memutus mata rantai penyebaran nyamuk  Aedes aegypti agar daerah ini terbebas dari penyakit DBD.