Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, menargetkan pembagian bantuan beras cadangan pangan pemerintah tahap dua untuk sebanyak 14.421 keluarga warga miskin di daerah ini dalam bulan September 2023.
"Kalau berdasarkan petunjuk dari Perum Bulog, pembagian-nya ditargetkan dalam bulan September ini. Saat ini kami menunggu peluncuran pembagian beras secara serentak seluruh Indonesia," kata Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Fitriani Ilyas di Mukomuko, Jumat.
Baca juga: Dinsos Mukomuko temui Bulog bahas bantuan beras untuk warga
Baca juga: Dinsos Mukomuko temui Bulog bahas bantuan beras untuk warga
Ia mengatakan hal itu terkait hasil pertemuannya dengan Perum Bulog Bengkulu terkait pembagian bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk warga keluarga miskin di daerah ini.
Menurutnya, kemungkinan peluncuran pembagian bantuan beras cadangan pangan pemerintah dilakukan secara serentak di tingkat nasional.
Untuk itu, ia mengatakan, pemerintah daerah setempat saat ini masih menunggu peluncuran pembagian bantuan beras cadangan pemerintah tahap dua secara serentak di tingkat nasional.
Ia menyebutkan, sebanyak 14.421 keluarga di Kabupaten Mukomuko sebelumnya menerima bantuan beras masing-masing 10 kilogram selama tiga bulan dari Februari, Maret, dan April 2023.
Baca juga: Polisi tangkap spesialis pencuri tabung gas di Mukomuko
Baca juga: Polisi tangkap spesialis pencuri tabung gas di Mukomuko
Ia menjelaskan, kuota penerimaan bantuan beras candangan pangan pemerintah untuk warga miskin di daerah ini dari pemerintah. Pemerintah Kabupaten Mukomuko hanya menerima jadinya saja.
Sementara itu, ia mengatakan, sebanyak 14.421 keluarga warga yang tergolong ekonomi miskin penerima manfaat bantuan beras tersebut tersebar di 15 kecamatan di daerah ini.
Jumlah keluarga warga yang menerima cadangan pangan pemerintah sebanyak itu berdasarkan pagu yang ditetapkan dari Kementerian Sosial dana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Sebanyak belasan ribu KPM bantuan beras ini termasuk keluarga yang menerima program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).
Selain itu, katanya, sebanyak 14.421 keluarga penerima manfaat beras dari pemerintah pusat tersebut juga termasuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di daerah ini.