BNPB: Perlu pembentukan Satgas pengendalian karhutla di Jawa

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Abdul Muhari menyatakan perlunya membentuk satuan tugas (Satgas) pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk sejumlah provinsi di Jawa.

Sebab dilihat dari tren kejadian karhutla pada 2019 dan 2023 di mana peningkatan fenomena El Nino, paling tinggi terjadi di Pulau Jawa.

Abdul dalam Disaster Briefing diikuti daring di Jakarta, Senin, mengatakan pemerintah selama ini memberikan atensi pencegahan karhutla pada 6 provinsi seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Namun, melihat fenomena saat ini, Riau dan Jambi masih relatif terdapat hujan. "Tapi mungkin yang perlu kita pelajari di sini bahwa provinsi di Jawa pun perlu membentuk satgas pengendalian karhutla," kata dia.

Provinsi Jawa Timur menyumbang kejadian karhutla paling tinggi, disusul Jawa Tengah dan Jawa Barat. Secara historis tersebut, Jawa Timur dan Jawa Tengah harus mendapat atensi lebih karena banyaknya pada rumput serta taman nasional dimana terdapat padang sabana.

Menurut Abdul, meskipun wilayah tersebut bukan mayoritas lahan gambut, namun dampak kebakarannya bisa sangat masif dan eskalatif. Sehingga Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan agar satgas darat dapat ditempatkan di lokasi rawan seperti taman nasional, maupun daerah yang wilayah sabananya cukup dominan.

Contohnya, kebakaran di kawasan Bromo, Jawa Timur, menyebar sangat luas, dan dalam hitungan jam, sudah puluhan hektar terbakar. Hal ini justru berbeda jika kebakaran terjadi di lahan gambut dimana api masih bisa dicegah dari sekat-sekat selokan air.

Satgas udara telah mengerahkan heli water bombing dalam upaya pemadaman api di Gunung Bromo. Abdul menyarankan agar tiap poin cek kawasan pendakian atau wisata, harus ada satgas pengendalian karhutla.*