Jepang, AS dan negara lain tingkatkan energi nuklir global pada 2050

Dubai (ANTARA) - Lebih dari 20 negara, termasuk Jepang dan Amerika Serikat (AS), pada Sabtu (2/12) berjanji untuk melipatgandakan kapasitas energi nuklir dunia pada 2050 untuk mengurangi emisi karbon global, menurut pernyataan mereka.

Deklarasi tersebut, yang disiarkan oleh Departemen Energi AS, menunjuk pada "peran penting energi nuklir dalam mencapai emisi gas rumah kaca net zero global" dan dikeluarkan pada sesi ke-28 Konferensi Para Pihak pada Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, atau COP28, yang sedang berlangsung di Uni Emirat Arab.

Negara-negara yang mendukung deklarasi tersebut juga termasuk Inggris, Kanada, Prancis, Korea Selatan, Ukraina dan Uni Emirat Arab. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengatakan bahwa mereka akan bekerja sama untuk melipatgandakan kapasitas nuklir pada tahun 2050 dari tingkat 2020.

Namun, pernyataan tersebut mendapat kritik dari para aktivis iklim.

Dalam siaran pers oleh 350.org, sebuah organisasi lingkungan hidup internasional, juru kampanye asal Jepang Masayoshi Iyoda mengatakan bahwa Jepang perlu "berhenti menggunakan krisis iklim untuk membenarkan kecanduannya terhadap energi nuklir sementara Jepang mengizinkan industri padat karbon untuk memperpanjang proyek fosil."

Pemerintah Jepang mengeluarkan undang-undang pada awal tahun ini yang mengizinkan reaktor nuklir di negara tersebut beroperasi melampaui batas 60 tahun yang berlaku saat ini dan memperkirakan sekitar 20-22 persen energinya akan berasal dari energi nuklir pada tahun fiskal 2030.

RUU tersebut bertujuan untuk memastikan pasokan energi yang memadai bagi negara tersebut, di mana penggunaan tenaga nuklir telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setelah krisis nuklir 2011 di pembangkit listrik Fukushima Daiichi di timur laut Jepang.

Krisis tersebut menyebabkan penutupan semua reaktor nuklir, dengan sebagian besar masih tidak beroperasi karena reaktor tersebut harus memenuhi standar keselamatan yang lebih ketat yang diberlakukan setelah bencana sebelum reaktor dapat beroperasi.