Wakil Bupati Mukomuko Wasri meminta pemerintah desa dan kelurahan di daerah ini mengoptimalkan peran posyandu dalam upaya penurunan angka stunting.
Wakil Bupati Mukomuko Wasri di Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Jumat, mengatakan pada 2023 angka stunting di daerah itu berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) menembus angka 22,02 persen atau jauh dari target ditetapkan pemerintah pusat 14 persen.
"Kami minta Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan organisasi perangkat daerah (OPD), stakeholder (pemangku kepentingan), termasuk camat dan kades di daerah ini untuk bekerja lebih keras lagi untuk mengaktifkan posyandu," katanya.
Ia mengatakan pemerintah daerah melakukan hal ini sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri yang memerintahkan daerah-daerah untuk melakukan intervensi stunting serentak pada 2024.
Untuk itu, katanya, setiap posyandu di desa-desa di daerah ini wajib melakukan pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi, dan intervensi bagi seluruh sasaran, antara lain ibu hamil (bumil), bayi lima tahun (balita), dan calon pengantin (catin), secara berkelanjutan yang mulai Juli ini, karena perkembangan program dan kegiatan pencegahan stunting di daerah ini akan dilaporkan secara berkala.
"Selanjutnya tugas camat, kades, dan lurah untuk mengawasi aktivitas posyandu di wilayahnya masing-masing agar berjalan secara optimal," ujarnya.
Pihaknya juga meminta kepada seluruh lapisan masyarakat di daerah ini mulai dari tingkat desa hingga kecamatan untuk menyukseskan program percepatan penurunan angka stunting.
“Kami juga meminta kepada seluruh masyarakat baik dari pihak desa hingga kecamatan untuk peran serta dan juga teman-teman media juga ikut andil dalam mengurangi angka stunting di daerah ini,” ujarnya.
Ia menargetkan pada 2024 angka stunting di daerah ini turun dari 22,02 persen menjadi 14 persen atau sesuai dengan target ditetapkan pemerintah pusat.
