Kapolda Bengkulu Brigjen Pol. Anwar di Mapolda Bengkulu, Sabtu menerangkan, selain melakukan pemetaan lokasi, anggota kepolisian juga disiagakan untuk mengawal lokasi selama proses pilkada nantinya.
"Kita melakukan pemetaan untuk wilayah sesuai dengan klasifikasi apakah daerah rawan, kurang rawan atau sangat rawan. Pemerintah, TNI dan Polri tetap berkomitmen bahwa harus netral," ujar dia.
Ia menyebutkan, setelah menentukan wilayah yang dianggap rawan dan sebagainya saat Pilkada 2024, anggota kepolisian akan membentuk pola pengamanan.
Selain itu, dirinya menegaskan bahwa jika ada anggota kepolisian yang terlibat dalam aksi kampanye dan mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah maka akan diberikan sanksi yang berlaku.
"Polisi, Polri harus netral. Kalau ingin ikut-ikutan (kampanye atau mendukung calon) ya mengajukan pensiun dini dan telah ada sanksi bermacam-macam sesuai dengan kasusnya seperti apa. Jangan sampai nantinya dia tidak terlibat dan hanya tuduhan dan langsung ditindak maka kasihan, namun jika terlibat, terjun langsung dan sebagainya tentunya ada sanksinya yang lebih berat," terang Anwar.
Selain melakukan pemetaan, pihaknya juga tetap mempertahankan kondisi tetap tertib, aman dan terkontrol menjelang pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan pada November 2024.
Diketahui sebelumnya, pada pelaksanaan Pemilu pada Februari 2024 Polda Bengkulu melibatkan 4.017 personel yang terdiri dari Polda dan Polres serta Polresta di Provinsi Bengkulu.
Selanjutnya, sebanyak 770 personel bawah kendali operasi (BKO) yang berasal dari seluruh jajaran kepolisian resort (Polres) dan Polresta yang ada di Kota Bengkulu.
