Kemenko Marves: Penyediaan BBM bersubsidi rendah sulfur sangat penting

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyebut optimalisasi penyediaan BBM bersubsidi yang berkualitas atau rendah sulfur yang tepat sangat penting untuk dilakukan.

Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan hal ini bertujuan untuk mengatasi polusi udara serta penjaminan BBM bersubsidi bagi kelompok yang berhak dan membutuhkan.

"Rencana pemerintah adalah menyediakan BBM rendah sulfur tanpa menaikkan harga BBM, sehingga masyarakat mendapatkan akses BBM yang lebih berkualitas dan lebih bersih," ujar Rachmat melalui keterangan di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Desakan koalisi masyarakat sipil agar Jokowi percepat kebijakan BBM rendah sulfur

Untuk menjalankan rencana tersebut tanpa membebani masyarakat ataupun negara, kata Rachmat, Pemerintah bermaksud menyediakan BBM rendah sulfur yang lebih tepat sasaran, yakni kepada golongan yang membutuhkan.

"Jadi golongan kelas atas tidak lagi berhak memanfaatkan subsidi BBM," katanya.

Terkait dengan kekhawatiran akan dampak penyesuaian penyaluran subsidi BBM terhadap beban ekonomi masyarakat kelas menengah, Rachmat menyebut pemerintah tetap akan memperhatikan kebutuhan dari golongan tersebut.

"Apabila menggunakan asumsi yang dilaporkan di media, di mana jenis kendaraan lebih dari 1400cc tidak akan menjadi golongan penerima subsidi BBM, maka dampak peraturan ini akan dirasakan kurang dari 7 persen populasi kendaraan," ujar Rachmat.

Rachmat menjelaskan bahwa terdapat beberapa poin yang melatarbelakangi rencana pemerintah untuk mendorong penyaluran BBM bersubsidi rendah sulfur secara tepat.

Baca juga: Pembatasan BBM subsidi bantu kelas menengah nikmati udara bersih

Menurutnya, dalam lima tahun terakhir, pemerintah rata-rata menghabiskan Rp119 triliun setiap tahunnya untuk subsidi BBM.

"Ini artinya pajak masyarakat tidak secara optimal tersalurkan karena tidak dinikmati golongan yang membutuhkan subsidi tersebut," ujar Deputi Rachmat.

Melihat tantangan tersebut, maka penambahan anggaran subsidi BBM tidak dapat menjadi solusi bijak, menimbang risiko amplifikasi penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat. Hal ini menuntut pemerintah untuk mengambil langkah yang mendorong penyediaan BBM bersubsidi rendah sulfur yang tepat sasaran.

Di sisi lain, tantangan polusi udara yang berkepanjangan menuntut pemerintah untuk mengambil gebrakan dalam mendorong penyediaan BBM rendah sulfur yang lebih masif.

Kemenko Marves menekankan bahwa saat ini sudah terdapat kilang minyak yang siap menyediakan solar rendah sulfur, khususnya di daerah Jakarta. Oleh karena itu, penyediaan BBM bersubsidi rendah sulfur akan dijalankan secara bertahap, dimulai dari Jakarta sebelum nantinya berjalan secara nasional pada tahun 2028.