Bengkulu (Antara) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu, Niken Pudjiastuti mengatakan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2015 untuk Provinsi Bengkulu hanya mencapai 89 persen dari pagu sebesar Rp4,5 triliun.
"Realisasi APBN tahun anggaran 2015 sebesar 89 persen merupakan serapan terendah dalam tiga tahun terakhir," kata Niken saat dialog bertema "Kebijakan Fiskal dan Kondisi Ekonomi Terkini" yang digelar Kementerian Keuangan di Kota Bengkulu, Kamis.
Ia mengatakan pada tahun anggaran 2013 realisasi anggaran mencapai 91,97 persen, realisasi pada 2014 sebesar 92,90 persen dan pada 2015 turun menjadi 89,50 persen.
Menurut dia, penyerapan APBN tahun anggaran 2015 termasuk rendah karena beberapa faktor mulai dari sumber daya manusia, administrasi pengadaan dan perencanaan serta penganggaran.
Faktor sumber daya manusia antara lain akibat keterbatasan pejabat pengadaan barang dan jasa yang bersertifikat, kurang pemahaman terhadap peraturan mengenai mekanisme pembayaran.
Selain itu, pejabat dan pegawai pengelolaan keuangan sering mengalami mutasi, dan adanya ketakutan pejabat untuk melaksanakan pengadaan akibat pemberitaan penangkapan pejabat dengan tuduhan korupsi.
"Kultur menunda pekerjaan dan tidak disiplin juga mempengaruhi kinerja penyerapan anggaran," ucapnya.
Sementara faktor administrasi pengadaan antara lain penyusunan jadwal pelaksanaan lelang yang terlambat, pengesahan dokumen pengumuman lelang juga terlambat serta pelaksanaan lelang yang disusun tidak realistis atau tidak sesuai dengan kebutuhan.
Padahal, menurut Niken, perananan belanja APBN sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta memberikan efek ganda terhadap aktivitas perekonomian.
Untuk mempercepat penyerapan APBN tahun anggaran 2016, Kementerian Keuangan sudah menerbitkan Surat Menteri Keuangan nomor S-22 tahun 2016 tentang Langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga tahun anggaran 2016.
"Tahapannya mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan anggaran dan pengendalian serta pengawasan," katanya.***3***
