Bengkulu (ANTARA) - Sekretaris Fraksi PAN DPRD Provinsi Bengkulu Teuku Zulkarnain menyebutkan pihaknya siap mengawal anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025 Bumi Rafflesia agar dimanfaatkan selaras dengan program-program Pemerintah Pusat.
"Kita juga belum tahu evaluasi seperti apa soal APBD dari Mendagri, nah kalau evaluasi Mendagri kemudian mengarahkan seluruh anggaran digunakan untuk prioritas kepada infrastruktur misalnya. Kita juga harus turuti dan itu bagian dari rangkaian APBD," kata Teuku Zulkarnain di Bengkulu, Selasa.
Dia mengatakan sudah bertemu dengan Kementerian Dalam Negeri RI dan mendapatkan informasi akan mempercepat evaluasi bagi semua daerah untuk melakukan perubahan APBD di April 2025.
"Sehingga masih ada waktu sekitar 8 bulan bagi kepala daerah untuk menjalankan anggarannya sesuai dengan visi misi. Tapi di satu sisi lain kita juga punya waktu sekitar 4 bulan ini untuk melakukan pergeseran-pergeseran di dalam internal pemerintahan daerah," kata dia.
Contohnya, menurut Teuku Zulkarnain yakni anggaran yang ada di Dinas PUPR seperti pemeliharaan gedung, sewa kendaraan dan biaya pemeliharaan lainnya yang bisa dialihkan untuk kebutuhan mendesak di ruang kerja PUPR seperti perbaikan atau pembangunan jalan.
"Itu bisa saja dilakukan dengan karena masih dalam internal, itu bisa dilakukan dengan pergub dan sebagainya (jadi tidak menunggu evaluasi APBD dari Kemendagri)," kata dia.
Dengan upaya-upaya tersebut kata dia, penggunaan APBD di 2025 diharapkan dapat optimal dan benar-benar terasa di masyarakat, benar-benar membantu rakyat.
Kemudian Teuku Zulkarnain juga mengingatkan rekan-rekan anggota legislatif setempat untuk ikut mewujudkan APBD dimanfaatkan sesuai dengan fokusnya pemerintah.
"Saya pernah sampaikan statement kita tunggu evaluasi Kemendagri, bagi dewan yang merasa terganggu kemudian karena ada 'main-main' dan sebagainya, berhentilah, karena sekarang fokusnya pemerintah negara hari ini adalah bagaimana bantu rakyat," ujarnya.
