Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menyebutkan pelunasan biaya haji tahun 2025/1446 Hijriah yang harus disiapkan jamaah calon haji (JCH) asal daerah itu sebesar Rp26,78 juta.
Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Rejang Lebong M Adityawarman Budi saat dihubungi di Rejang Lebong, Kamis, (13/2) menyatakan Kabupaten Rejang Lebong pada musim haji tahun 2025/1446 Hijriah menerima kuota haji dari pemerintah pusat sebanyak 230 orang, terdiri atas sembilan orang kuota haji khusus lansia dan 221 kuota haji reguler.
"Untuk pemberangkatan haji dari kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu saat ini masih tergabung di embarkasi Padang Sumatera Barat, dengan biaya hajinya sebesar Rp51.781.751. Setelah dipotong biaya setoran awal Rp25 juta, maka pelunasannya tinggal Rp26.781.751," kata dia.
Dijelaskan M Adityawarman, penetapan biaya haji tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI nomor 6 tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 Hijriah /2025 yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan nilai manfaat.
Pelunasan biaya haji tersebut, kata dia, akan dibuka terhitung sejak 14 Februari 2025 besok. Kalangan JCH asal daerah itu segera menyetorkan biaya pelunasan haji yang sudah disiapkan masing-masing.
"Sementara itu untuk pembuatan paspor haji sampai hari ini, laporannya tinggal enam orang lagi yang masih dalam proses penerbitan, sedangkan 224 JCH lainnya sudah selesai," terangnya.
Menurut dia, selain telah mempersiapkan paspor haji kalangan JCH daerah itu juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan di RS Assalam Curup sebanyak 179 orang, dan RSUD Rejang Lebong sisanya sebanyak 51 JCH di RSUD Rejang Lebong.
Kalangan JCH yang dinyatakan tidak sehat setelah melakukan pemeriksaan kesehatan atau istitha'ah ini, kata M Adityawarman, akan dilakukan pergantian dengan kuota cadangan yang sudah disiapkan sebanyak 69 orang.
"Pemeriksaan kesehatan atau istitha'ah ini sepenuhnya dilakukan oleh petugas kesehatan, kalau hasilnya tidak direkomendasikan berangkat tahun ini maka akan kita lakukan pergantian dari kuota cadangan," demikian M Adityawarman Budi.
