Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melangsungkan lelang Surat Utang Negara (SUN) hari ini dengan target indikatif Rp26 triliun.
Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa, lelang dibuka pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada 11.00 WIB dengan tanggal setelmen Kamis (20/3).
Terdapat delapan seri yang dilelang, di antaranya SPN03250618 (penerbitan baru), SPN12260305 (pembukaan kembali), FR0104 (pembukaan kembali), FR0103 (pembukaan kembali), FR0106 (pembukaan kembali), FR0107 (pembukaan kembali), FR0102 (pembukaan kembali), dan FR0105 (pembukaan kembali.
Seri SPN03250618 dan SPN12260305 ditawarkan dengan tingkat kupon diskonto dan tanggal jatuh tempo masing-masing 18 Juni 2025 dan 5 Maret 2026.
Sementara seri lainnya ditawarkan dengan tingkat kupon dan tanggal jatuh tempo yang beragam.
FR0104 menawarkan tingkat kupon 6,50000 persen dengan tanggal jatuh tempo 15 Juli 2030.
FR0103 dengan tingkat kupon 6,75000 persen dan tanggal jatuh tempo 15 Juli 2035.
FR0106 dengan tingkat kupon 7,12500 persen dan tanggal jatuh tempo 15 Agustus 2040.
FR0107 dengan tingkat kupon 7,12500 persen dan tanggal jatuh tempo 15 Agustus 2045.
FR0102 dengan tingkat kupon 6,87500 persen dan tanggal jatuh tempo 15 Juli 2054.
Terakhir, FR0105 dengan tingkat kupon 6,87500 persen dan tanggal jatuh tempo 15 Juli 2064.
SUN yang dilelang mempunyai nominal per unit sebesar Rp1 juta. Pemerintah memiliki hak untuk menjual kedelapan seri SUN lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan.
Adapun hasil lelang akan digunakan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2025.
Untuk diketahui, pemerintah telah pembiayaan utang baru senilai Rp224,3 triliun sepanjang Januari hingga Februari 2025, setara dengan 28,9 persen dari target APBN sebesar Rp775,9 persen.
Pembiayaan utang itu berasal dari penarikan utang surat berharga negara (SBN) sebesar Rp238,8 triliun dan pinjaman neto minus Rp14,4 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis (13/3), menyatakan pembiayaan APBN akan terus dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan terukur serta mempertimbangkan efisiensi anggaran dan dinamika pasar keuangan.
