Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan proyek pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di pesisir utara Jawa akan dilanjutkan.
Keberlanjutan megaproyek ini diperlukan, kata Menteri Dody, untuk mengantisipasi dampak penurunan muka tanah (land subsidence) dan mengurangi risiko banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
“Kami telah menyelesaikan pembangunan tanggul pengaman pantai utara Jakarta Tahap A sepanjang 12,66 km. Pada tahun 2020, pembangunan dilanjutkan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan panjang tambahan mencapai 33,54 km,” ujar Dody dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Tanggul Laut Raksasa di Jakarta, Rabu.
Dody mengatakan Kementerian PU telah bekerja sama dengan Belanda dan Korea Selatan sejak 2016 untuk kajian pembangunan tanggul laut mulai dari Cilegon hingga Gresik dengan proyeksi panjang mencapai 946 km.
Untuk tahap selanjutnya yaitu pembangunan tanggul laut Tahap B, kata Dody, pihaknya sedang melakukan kajian terkait pembiayaan dan studi kelayakan (feasibility study) dengan mempertimbangkan apakah desain tanggul akan mengacu pada Integrated Flood Safety Plan Giant Sea Wall Tahap B Jakarta yang disiapkan Kementerian PU pada tahun 2020 atau menggunakan Masterplan tahun 2016 dari Kementerian PPN/Bappenas.
Selain wilayah Jakarta, tanggul laut juga sedang dibangun di wilayah Jawa Tengah secara terintegrasi dengan pembangunan Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang Harbour.
Dody menekankan konsep pengendalian banjir yang diterapkan Kementerian PU bersifat terpadu dan terintegrasi dengan program penyediaan air bersih melalui Bendungan Karian dan Bendungan Jatiluhur serta peningkatan kualitas air dengan pengolahan limbah di muara sungai melalui pembangunan Jakarta Sewerage System.
“Pengendalian banjir harus diimbangi dengan penyediaan air bersih agar masyarakat tidak lagi menggunakan air tanah untuk mencegah penurunan muka tanah yang menjadi salah satu penyebab utama kerentanan banjir di Jakarta," ujar dia.
Pemerintah telah memasukkan proyek tanggul laut raksasa sebagai Program Strategis Nasional (PSN) Tahun 2025.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya pendekatan sistematis dan kerja sama lintas pihak untuk penanganan banjir dan perlindungan wilayah pesisir.
“Penanggulangan banjir harus dilakukan secara terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir. Kami akan memastikan semua pihak terkait mendiskusikan bersama desain, skema pembiayaan, dan kerja sama terbaik agar proyek ini bisa segera direalisasikan,” ujar Menko AHY.
