Bengkulu (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding mengungkapkan fakta soal maraknya praktik perdagangan manusia yang menyasar calon pekerja migran Indonesia (PMI) melalui grup WhatsApp.
Menurut Karding, grup percakapan yang semula digunakan untuk bersosialisasi kini telah berubah fungsi menjadi alat jebakan bagi warga yang ingin bekerja di luar negeri secara cepat namun tidak resmi.
“Grup WhatsApp sekarang bukan cuma tempat ngobrol, tapi sudah jadi alat perekrutan ilegal. Banyak calon PMI dijebak lewat pesan yang menjanjikan kerja cepat di luar negeri, lengkap dengan paspor palsu yang sudah disiapkan,” ujar Karding dalam Podcast ANTARA dikutip dari Bengkulu, Rabu.
Baca juga: KP2MI sebut PMI korban penipuan daring di Myanmar terbanyak asal Sumut
Ia mengatakan, lebih dari 90 persen PMI yang menjadi korban kekerasan, penipuan, atau bahkan kehilangan nyawa, berasal dari jalur nonprosedural. Banyak pelaku rekrutmen menyamar sebagai mantan PMI sukses atau agen terpercaya, padahal merupakan bagian dari jaringan perdagangan manusia internasional.
"Yang lebih mengerikan, banyak dari calon PMI ini akhirnya jadi kaki tangan sindikat. Mereka bantu rekrut teman, tetangga, bahkan keluarga sendiri," katanya.
Untuk menangkal praktik ini, pemerintah menggencarkan patroli digital dan memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum guna melacak aktivitas perekrutan mencurigakan di dunia maya.
Transformasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juga disebut sebagai langkah strategis di era Presiden Prabowo untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan.
Baca juga: Kemlu pulangkan 84 WNI terlibat penipuan daring dari Myanmar
"Perubahan ini bukan hanya soal kelembagaan, tapi untuk menjamin pelindungan menyeluruh terhadap warga negara yang bekerja di luar negeri. Apalagi, kontribusi PMI terhadap ekonomi sangat besar melalui devisa yang mereka kirimkan," kata Karding.
Ia pun menekankan saat ini jalur legal jauh lebih mudah dan cepat, serta memberikan perlindungan menyeluruh bagi para pekerja migran. Pemerintah juga menggandeng sekolah kejuruan serta memperluas kerja sama dengan negara-negara tujuan seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Taiwan.
“Kita ingin ubah mindset masyarakat bahwa jalur legal itu ribet. Sekarang justru lebih aman dan menjanjikan masa depan. PMI resmi dihargai, dapat gaji layak, dan pulang membawa pengalaman serta penghasilan yang bisa membangun ekonomi keluarga,” ujarnya.
Di tengah maraknya iming-iming kerja cepat melalui pesan daring, Karding mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap tawaran mencurigakan, terutama yang datang dari grup WhatsApp.
“Kalau ada tawaran kerja yang terdengar terlalu indah untuk jadi kenyataan, kemungkinan besar memang bukan kenyataan. Lebih baik proses resmi tapi aman,” katanya.
