Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Bupati Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Muhammad Fikri meminta berbagai pihak terkait untuk mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah itu.
"Meskipun program MBG ini merupakan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan berjalan lancar dan tepat sasaran. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan mengawasinya," katanya saat memimpin rapat koordinasi pengawasan MBG melalui zoom meeting di Pemkab Rejang Lebong, Senin.
Muhammad Fikri mengatakan program MBG di Kabupaten Rejang Lebong mulai diterima oleh sejumlah sekolah terhitung sejak pertengahan Juli lalu.
Pada pelaksanaan program MBG yang digulirkan pemerintah pusat tersebut, kata dia, pentingnya dilakukan kolaborasi lintas perangkat daerah, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hingga PKK.
Menurut dia, pengawasan terhadap program MBG ini harus dilakukan secara rutin, termasuk pemeriksaan sampel makanan sebelum dibagikan kepada siswa, sehingga kejadian yang tidak diingini bisa diantisipasi.
Sejauh ini dari enam dapur MBG yang direncanakan berdiri di wilayah itu, dua dapur diantaranya telah beroperasi, sementara empat dapur lainnya masih dalam proses percepatan.
"Jika dalam pendistribusian MBG ke masing-masing sekolah terjadi keterlambatan atau ada masalah lain di lapangan supaya segera dikomunikasikan dan ditindaklanjuti," ujarnya.
Dia mengingatkan pihak pengelola dapur MBG di Kabupaten Rejang Lebong tidak keberatan adanya pengawasan lintas instansi, baik oleh petugas puskesmas maupun dari Dinas Kesehatan, semua harus bersinergi guna menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di wilayah itu.
