Puluhan sopir proyek tol protes, berbulan-bulan uang makan tak dibayar

Pekanbaru (ANTARA) - Sebanyak 26 sopir truk dan alat berat yang berkerja di proyek pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai memrotes perusahaan yang mempekerjakannya sejak 2018 tidak membayar uang makan.

"Totalnya sekitar Rp180 juta. Sudah berbulan-bulan lamanya namun tak ada titik terang perusahaan akan membayarkan hak kami itu," kata salah seorang sopir, Sembiring (49) di Pekanbaru, Minggu.

Sembiring mengatakan perusahaan yang pertanggungjawaban atas uang makan para sopir itu adalah PT Unggul Puspa Negara (UPN). Sementara soal gaji, dibayar oleh PT Surya Riko Utama (SRU) Dumai.

Sembiring mengatakan, ia dan 25 rekannya bekerja di bagian penimbunan pada proyek Jalan Tol Pekanbaru-Dumai areal Duri 13 Pekdum 5 dan 6. "Sekarang semuanya tak kerja lagi, ada yang keluar dan dikeluarkan. Kalau saya waktu itu kerjaannya bawa tanah, ada juga yang operator. Areal kerja kami semua sama," kata dia.

Sebelumnya, para supir ini juga pernah melakukan aksi demo menuntut agar perusahaan membayarkan uang makan tersebut. Ketika itu aksi mereka dijaga ketat polisi dan tidak membuahkan hasil.

"Saya berharap pemerintah bisa mendengar jeritan kami ini," ujar Sembiring.

Secara terpisah, Direktur Utama PT Unggul Puspa Negara (UPN) Susilo membenarkan pihaknya belum membayarkan uang makan tersebut.

Dia mengaku pekerjaan ini belum selesai bahkan kepada bos para supir itu masih ada utang kita Rp800 juta lebih, tapi sudah dibuat kesepakatan.

"Sesuai kesepakatan waktu itu, uang ini bisa dibayar telat. Jika pekerjaan sudah mulai berjalan normal, saya akan mencicilnya semuanya," ungkap dia.

Seharusnya, kata Susilo, hal ini tak perlu dibesar-besarkan dan cukup datang ke kantor dan dapat didiskusikan dengan baik-baik. "Tak perlu lah demo-demo, datang saja ke kantor kita diskusikan," tambahnya.

Dia menambahkan bahwa soal ini tak ada kaitannya dengan PT PGAS karena pihaknya lah penanggungjawab di lapangan terkait masalah pembangunan tol ini. Pihak kontraktor adalah PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI), sub kontraktor-nya PT PGAS yang disubkan lagi ke PT UPN.

"Jadi tak ada kaitannya sama kedua perusahaan itu, kaitannya sama kita saja," imbuh dia.