Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menegaskan aparat hukum tidak boleh "dibajak" oleh mafia demi kelancaran program-program pemerintah. "Saya ngomong apa adanya, jangan sampai aparat hukum kita dibajak oleh mafia sehingga program-program yang harusnya bisa kita lihat progresnya, perkembangannya, menjadi tidak jalan karena ada pembajakan tadi," kata dia, dalam sambutan pembukaan rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta pada Kamis.
Baca juga: Pengungsi korban gempa berebut bersalaman dengan Jokowi
Menurut dia, hukum harus menjamin keberanian para investor, pelaku usaha dan industri untuk berusaha di Tanah Air.
Jokowi menjelaskan aparat penegak hukum harus mendukung program-program strategis pembangunan. Ia meminta aparat meninjau permasalahan hukum yang mengaitkan program-program pembangunan.
Baca juga: Jokowi minta konsep rumah tahan gempa NTB diterapkan di Ambon
"Jangan sampai para mafia yang menggigit dan menghadang program pembangunan justru terus berkeliaran, enggak. Ini harus kita balik hal ini," kata Jokowi.
Dalam rapat itu dia juga meminta kabinetnya untuk memberi penjelasan mengenai sejumlah isu guna mengantisipasi gejolak politik dan keamanan dalam negeri.
Ia mengarahkan pembantunya untuk mengajak masyarakat berdialog dalam pembahasan revisi UU Ketenagakerjaan. Selain itu dia juga meminta menteri-menterinya untuk memberi pemahaman yang jelas atas program-program yang akan dilakukan pemerintah, contohnya terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Baca juga: Korban gempa: Presiden harus temukan bobroknya penanganan pasca-bencana
Baca juga: Pengamat: Tidak ada yang salah terkait pencalonan Gibran
Baca juga: Presiden akan percepat rehabilitasi infrastruktur di Wamena
Jokowi: Aparat hukum jangan sampai dibajak mafia
Jumat, 1 November 2019 7:42 WIB 1089