Bengkulu (ANTARA Bengkulu) - Warga empat desa di Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu mendesak pemerintah daerah memperbaiki jembatan penghubung dengan ibu kota kecamatan dan kabupaten yang terdapat di Desa Lubuk Sanai.
"Sejak dibangun pada 1992 saat warga transmigrasi mulai ditempatkan di wilayah ini, belum pernah jembatan itu diperbaiki," kata Kepala Desa Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto, Yusdi.
Ia mengatakan hal itu saat reses atau jaring aspirasi Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari daerah pemilihan Kabupaten Mukomuko.
Menurutnya, sekitar 4.500 hektare lahan perkebunan sawit yang sudah produktif mengandalkan jembatan tersebut untuk pengangkutannya.
"Semuanya diangkut lewat jembatan itu yang kondisinya cukup memprihatinkan, bahkan sudah pernah memakan korban dimana pengendara sepeda motor jatuh dan hanyut di sungai," katanya.
Tokoh masyarakat Desa Tanjung Mulya atau Satuan Pemukiman (SP) 9, Amiliusease mengatakan selama ini masyarakat secara sukarela memperbaiki jembatan tersebut.
Namun, swadaya masyarakat dengan bergotong royong membeli balok kayu untuk lantai jembatan tidak cukup untuk meningkatkan kualitas jembatan yang setiap hari dilalui puluhan truk untuk mengangkut hasil bumi.
"Kami sangat mengharapkan dana dari provinsi untuk membantu memperbaiki jembatan itu," katanya.
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari daerah pemilihan Kabupaten Mukomuko, Burhandari mengatakan, jika pemerintah kabupaten tidak sanggup memperbaiki jembatan tersebut dapat dialokasikan anggarannya dari APBD provinsi.
Karena pemerintah pusat juga memperbolehkan adanya hibah dalam bentuk barang atau aset dan uang kepada pemerintah daerah.
"Dengan catatan adanya surat resmi dari Bupati Mukomuko yang intinya menyatakan ketidaksanggupan dana perbaikan jembatan itu maka provinsi akan memperbaikinya," katanya.
Burhandari mengatakan mengingat fungsi jembatan tersebut sangat vital maka perbaikan jembatan tersebut akan menjadi salah satu prioritas penganggaran dalam APBD perubahan 2013.
Sebab, kata dia, APBD 2013 sudah disusun oleh DPRD dan eksekutif dan saat ini tengah diverifikasi oleh Kemendagri. (Adv)
