Sembilan tuntutan mahasiswa untuk Jokowi, termasuk tutup PLTU batu bara

Bengkulu (ANTARA) - Puluhan mahasiswa dari berbagai universitas di Bengkulu menggelar aksi unjuk rasa di Jl. Iskandar simpang Jamik saat kunjungan Presiden RI Joko Widodo guna mengevaluasi kinerja serta menagih janji yang beliau sampaikan sebelum pelantikan. 

Baca juga: Empat mahasiswa Bengkulu diamankan polisi saat mendemo presiden Jokowi

"Kami aliansi mahasiswa Bengkulu berdaulat memiliki sembilan tuntutan untuk Presiden," kata Koordinator Aksi Fauzan Hanif di Bengkulu, Rabu. 

Baca juga: Presiden Jokowi resmikan monumen Fatmawati di Bengkulu

Ia menambahkan bahwa tuntutan yang ingin disampaikan yaitu mendesak presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan terhadap UU no.19 tahun 2019 tentang komisi pemberatasan tindak pidana korupsi.

Kedua, mendesak presiden Joko Widodo untuk menuntaskan permasalah korupsi dan membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan pasal 28 H ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

Ketiga, menuntut presiden Joko Widodo selaku pemegang kekuasaan pemerintahan untuk menutup Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara teluk sepang. 

Keempat, mendesak presiden Joko Widodo untuk segera memangkas hutang luar negeri dan membuka akses keterbukaan informasi terkait hutang luar negeri  Indonesia. 

Baca juga: Aktivis bentang spanduk sambut Presiden Jokowi di area PLTUb Bengkulu

Baca juga: Jokowi batal "ground breaking" tol Bengkulu

Kelima, mendesak oemerintah segera menuntaskan kasus HAM dan menjamin kebebasan berpendapat bagi setiap warga negara di muka umum.

Keenam, mendesak presiden memastikan anggaran pendidikan terealisasikan di setiap daerah dan meminta Jokowi untuk turut andil dalam perbaikan pendidikan yang merata di Bengkulu.

Tujuh, mendesak presiden Joko Widodo untuk memastikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak terjadi kembali serta memberi tindakan tegas terhadap oknum pembakaran hutan baik pribadi maupun korporasi.

Delapan, mendesak presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di Indonesia khususnya Provinsi Bengkulu.
 
Terakhir, mendesak presiden Joko Widodo mengoptimalkan tim audit untuk menuntaskan BUMN bermasalah.