Bangkok (ANTARA) - Para pemimpin Jepang dan Thailand mengumumkan perjanjian pertahanan baru pada Senin (2/5) serta rencana untuk meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara.
Perjanjian pertahanan baru antara kedua negara diumumkan ketika Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyelesaikan putaran terakhir dari tur tiga negara di Asia Tenggara.
Perjanjian tersebut akan memfasilitasi transfer perangkat keras dan teknologi pertahanan dari Jepang ke Thailand.
Thailand merupakan salah satu negara dengan pasukan tentara terbesar dan paling lengkap di kawasan Asia Tenggara dan juga memiliki sejarah panjang hubungan dengan militer Amerika Serikat.
Namun, rincian lebih lanjut mengenai perjanjian pertahanan antara Jepang dan Thailand itu tidak diungkapkan.
"(Perjanjian) ini akan membantu meningkatkan pertahanan nasional dan mendukung investasi dari Jepang dalam kegiatan ini yang merupakan tujuan penting bagi Thailand," kata Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha dalam pernyataan bersama yang dibacakan bersama Kishida.
Prayuth mengatakan dia membahas upaya perbaikan dalam rantai pasokan dan penyusunan kemitraan ekonomi lima tahun dengan Jepang, yang adalah investor terbesar Thailand.
Asia Tenggara selama beberapa dekade telah menjadi kawasan penting bagi Jepang, menjadi tuan rumah bagi beberapa perusahaan terbesarnya di industri, mulai dari infrastruktur, teknik dan zona industri hingga manufaktur kendaraan dan elektronik.
Kawasan itu tetap menjadi sebuah medan pertempuran antara Amerika Serikat, yang merupakan sekutu dekat Jepang, dan saingannya China yang merupakan mitra dagang terbesar di Asia Tenggara.
Dalam perjalanan tiga harinya, Kishida juga mengunjungi Vietnam dan Indonesia, di mana perusahaan-perusahaan Jepang mempertahankan kehadirannya yang besar.
Jepang merupakan satu-satunya negara Asia yang masuk dalam kelompok tujuh negara ekonomi terbesar dunia (G7).
Selama perjalanannya ke Asia Tenggara, Kishida membahas tentang invasi Rusia ke Ukraina, dan hanya satu negara Asia Tenggara -Singapura- yang telah bergabung dalam sanksi terhadap Moskow.
Namun, sembilan negara lain Asia Tenggara pada Maret mendukung resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengutuk invasi Rusia tersebut, dan Kishida berterima kasih kepada Prayuth atas dukungan Thailand.
"Saya setuju dengan Perdana Menteri Prayuth bahwa di kawasan mana pun pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah atau perubahan status quo sepihak dengan penggunaan kekuatan tidak bisa ditolerir," katanya.
Pada Senin (2/5), Sekretaris Kabinet Jepang untuk Urusan Publik Noriyuki Shikata sebelumnya mengatakan kepada wartawan bahwa Tokyo akan memperpanjang masa pinjaman 50 miliar yen (sekitar Rp5,59 triliun) untuk mendukung upaya mitigasi COVID Thailand.
Sumber: Reuters
