25 ribu warga miskin di Mukomuko terima Jamkesda

Mukomuko (ANTARA) - Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu mencatat 25 ribu warga miskin di daerah itu menerima bantuan jaminan kesehatan yang terintegrasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan terhitung mulai Oktober hingga Desember 2022.

Pelaksana Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko, Bustam Bustomo di Mukomuko, Sabtu mengatakan jumlah warga yang menerima program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) tahun akhir tahun ini meningkat dibandingkan bulan Januari hingga September 2022 ada 5.650 orang.

"Mulai akhir tahun ini jumlah warga yang menerima Jamkesda sebanyak 25.000 orang dan program jamkesda untuk puluhan ribu warga miskin ini akan berlanjut tahun 2023," ujarnya.

Ia mengatakan, pemerintah setempat menambah anggaran untuk Jamkesda sebanyak Rp4,5 miliar di APBD perubahan untuk warga miskin yang belum mendapatkan program ini pada awal tahun 2022.

"Tahun lalu pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp2,9 miliar untuk program jamkesda bagi 5.650 orang dan akhir tahun ini dianggarkan lagi untuk warga yang belum mendapatkan program ini," ujarnya.

Selanjutnya, katanya, pihaknya tahun 2023 mengusulkan dana sebesar Rp11 miliar untuk biaya berobat gratis bagi 25.000 warga miskin yang telah dan belum mendapat jaminan kesehatan.

Ia mengatakan, pemerintah setempat memberikan jaminan kesehatan daerah bagi 25.000 warga miskin di daerah ini guna mendukung program Universal Health Coverage (UHC).

Ia menargetkan hingga 95 persen dari 193.154 orang warga di daerah ini mendapatkan jaminan kesehatan melalui program Universal Health Coverage.

"Target kita tidak hanya 95 persen, kalau bisa semua warga di daerah ini mendapatkan jaminan kesehatan melalui program UHC," ujarnya pula.

Jumlah penduduk di daerah ini 193.154 jiwa. Dari jumlah penduduk sebanyak itu sekitar 187.154 jiwa di antaranya telah mendapatkan jaminan kesehatan atau memiliki kartu BPJS kesehatan.

Menurutnya, sebenarnya tidak banyak lagi warga yang tersebar di 15 kecaman di daerah ini yang belum mendapatkan jaminan kesehatan, mayoritas sudah memiliki jaminan kesehatan.