"Saat ini ada perubahan kurikulum yang mendasar sehingga pola pendidikan dengan Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar. Jadi memang guru dan institusi mengajar itu harus belajar juga untuk mengajari siswanya, sehingga menjadi tanggung jawab semua dari balai, dari dinas, dan tentu saya sebagai gubernur," kata Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah di Kota Bengkulu, Senin.
Ia menyebutkan dengan kerja sama BPMP dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah Provinsi Bengkulu, program dari pusat dapat diterapkan oleh daerah.
Kepala BPMP Provinsi Bengkulu Widyati Rosita mengatakan pihaknya telah melaksanakan percepatan Program Merdeka Belajar, khususnya program prioritas seperti pemanfaatan platform merdeka belajar
Selain itu, pemanfaatan rapor pendidikan dalam rangka rencana berbasis data dan Asesmen Nasional Berbasis Kompetensi (ANBK) serta pengolahan dana bantuan operasional sekolah (BOS) melalui Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) dan pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah).
"Banyak program prioritas yang selalu digaungkan saat audiensi atau pelaksanaan kerja sama, baik dengan pemerintah daerah maupun dengan perguruan tinggi," ujar dia.
BPMP Provinsi Bengkulu memberikan penghargaan kepada Dinas Pendidikan untuk kategori proporsi sekolah Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) tertinggi di Bengkulu, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara, Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko, dan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu.
Kategori proporsi akses Platform Merdeka Mengajar (PMM) level lulus topik tertinggi, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara, Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong.
Kategori proporsi unduh otomatis rapor pendidikan yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang, Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko.
Kategori jumlah komunitas terbanyak yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang, Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma.
