AIS Forum dan agenda perubahan iklim
Rabu, 3 Mei 2023 14:09 WIB 902
Sebagai pedomannya, Presiden memberikan arahan khusus dalam acara Ekspose Nasional Monitoring dan Adaptasi Perubahan iklim 2022 yang telah diselenggarakan oleh BMKG secara daring pada 30 Maret 2022.
Lebih lanjut, arahan Presiden tersebut mencakup empat hal utama. Pertama, segera memformulasikan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta mempersiapkan penanggulangan dampak negatifnya.
Formulasi kebijakan dalam bentuk peta jalan (roadmap) mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang mencakup seluruh aspek akan menjadi pedoman kerja-kerja kolaboratif seluruh elemen bangsa.
Kedua, pengembangan sistem peringatan dini yang andal dengan menyediakan data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika secara cepat dan akurat. Informasi ini sangat berfaedah untuk meminimalisasi jumlah kecelakaan di laut karena cuaca ekstrem.
Terlebih bagi nelayan tradisional dan skala kecil yang sangat rentan terhadap dinamika iklim maupun sosial ekonomi. Apalagi jumlah mereka yang mendominasi hampir 90 persen sebaran nelayan di Indonesia, masih menjadi sebagian besar potret kemiskinan di Indonesia.
Ketiga, diperlukan sistem edukasi kebencanaan yang berkelanjutan. Sistem ini dapat diterapkan melalui jalur pendidikan formal maupun non formal.
Pendidikan formal dapat dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga SMA atau sederajat. Untuk nonformal, edukasi dapat dilakukan melalui berbagai komunitas baik kepemudaan, pegiat lingkungan, seniman, pengusaha, hingga organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.
Keempat, memperkuat kolaborasi lintas kementerian/lembaga, swasta, dan berbagai elemen bangsa lainnya dalam adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Kerja-kerja bersama akan lebih menghasilkan dampak yang lebih luas dan akan memperkecil ruang-ruang keterbatasan sumberdaya.
Empat arahan Presiden tersebut perlu pengejawantahan secara konkret. Tiga dari empat arahan Presiden dapat dieskalasi menjadi agenda bersama dalam Forum AIS dalam satu model: pemanfaatan Informasi dan teknologi untuk edukasi dan sistem peringatan dini kebencanaan.
Sementara untuk arahan kolaborasi lintas K/L, menjadi agenda domestik yang senantiasa harus terus dibenahi dan terus diperluas jangkauannya.
*) Niko Amrullah adalah Tenaga Ahli Bidang Kemaritiman Kantor Staf Kepresidenan RI
Editor: Achmad Zaenal M