Sabotase Thailand terhadap upaya damai ASEAN untuk Myanmar

Jakarta (ANTARA) - Beberapa kali pemerintah Thailand bertindak di luar kesepakatan ASEAN menyangkut solusi krisis Myanmar, dengan mengundang junta Myanmar tanpa melibatkan pemangku kepentingan lain, khususnya oposisi pemenang pemilu 2020 yang digulingkan junta yang membentuk Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG).

Adalah PBS Thai yang kali pertama menyebut langkah Thailand ini sabotase terhadap upaya bersama ASEAN dalam mencari solusi damai di Myanmar.

Namun, pemerintahan Thailand saat ini, berintikan militer yang acap mengudeta pemerintahan terpilih dalam mekanisme demokratis, memang berhubungan dekat sekali dengan militer Myanmar yang biasa disebut Tatmadaw.

Pada 19-21 Januari tahun ini, Thailand menempuh langkah yang membuat ASEAN kesal ketika Menteri Pertahanan Chalermphon Srisawasdi bertemu dengan pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing.

Pertemuan itu diadakan di Rakhine yang beberapa tahun lalu membuat dunia gempar setelah hampir 700 ribu warga Rohingya dipaksa meninggalkan negara bagian itu, sementara ribuan lainnya mati dieksekusi aparat keamanan Myanmar dan sekutu-sekutunya.

Kedua pejabat militer Thailand-Myanmar itu bertemu dalam selubung komisi tingkat tinggi yang sudah menjadi mekanisme baku dalam hubungan militer kedua negara.

Namun, pertemuan itu membuat tak saja menampar ASEAN tetapi juga menyebabkan berbagai kalangan di Thailand curiga karena digelar tak lama setelah aset anak-anak dan kroni Min Aung Hlaing disita penegak hukum Thailand usai terlibat penyelundupan narkotika.

Menurut PBS Thai, polisi Thailand menemukan sebuah kondominium mewah dan buku tabungan milik Pyae Sone dan Khin Thiri Thet Mon, putra-putri Min Aung Hlaing si pemimpin junta Myanmar, saat menggeledah rumah Tun Min Latt pada 11 Januari.

Tun Min Latt yang menjadi makelar senjata untuk Tatmadaw ditangkap pada September tahun lalu. Dia disebut-sebut bermitra dengan seorang pengusaha Thailand yang akrab dengan seorang senator Thailand.

Kasus itu menyingkapkan hubungan yang lebih dari sekadar konsultasi militer, namun juga mengungkapkan pertalian kepentingan politik dan ekonomi yang kuat antarpejabat militer kedua negara.

Fakta bahwa seluruh dari 150 senator Thailand berafiliasi kepada militer Thailand, kian memperkuat dugaan adanya temali kepentingan antara militer kedua negara.

Legislatif Thailand terbagi ke dalam Majelis Rendah atau DPR yang beranggotakan 500 wakil rakyat dan Mejelis Tinggi atau Senat yang beranggotakan 150 senator yang hampir semuanya memiliki koneksi kuat dengan militer Thailand.


Jalan sendiri

Pertemuan di Rakhine itu sendiri membuat kecewa ASEAN yang waktu itu diketuai Kamboja. Thailand terlihat jalan sendiri, kendati mengetahui pasti Konsensus Lima Poin untuk solusi di Myanmar adalah kesepakatan yang mengikat seluruh ASEAN, termasuk Tatmadaw.

Manuver pemerintah Thailand itu diulang pada Maret tahun ini dan 19 Juni pekan ini.

Senin 17 Juni itu Thailand mengundang junta Myanmar hadir dalam prakarsa damai usulan mereka , tanpa melibatkan pihak lain di Myanmar seperti diamanatkan Konsensus Lima Poin.

Pertemuan ini jalan terus kendati sebagian besar anggota ASEAN, termasuk Indonesia, keberatan dan mengkritiknya.

Prakarsa ini semakin ironis karena diambil ketika ASEAN bukan sedang diketuai Thailand, melainkan Indonesia.