Sebanyak 156 desa/kelurahan di Rejang Lebong miliki operator SIKS-NG

Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menyebutkan saat ini daerah itu telah memiliki 156 orang petugas operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang bertugas melakukan verifikasi dan usulan penerima bantuan sosial di wilayah itu.

Kepala Dinas Sosial Rejang Lebong Anes Rahman usai menggelar bimbingan teknis operator aplikasi SIKS-NG di Pemkab Rejang Lebong, Kamis, mengatakan kegiatan tersebut diikuti oleh 156 orang yang berasal dari 156 desa/kelurahan tersebar dalam 15 kecamatan di Rejang Lebong.

"Petugas operator SIKS-NG yang mengikuti bimtek ini untuk memberikan pemahaman kepada mereka agar bantuan sosial yang diberikan pemerintah bisa tepat sasaran," kata dia.

Dia menjelaskan, pada kegiatan bimtek ini 156 petugas operator SIKS-NG diberikan pengetahuan tentang aplikasi SIKS-NG yang merupakan aplikasi nasional untuk penerima segala jenis bantuan pemerintah yang berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Menurut dia, pada pelaksanaan bimtek SIKS-NG ini dapat memahami tugas dan fungsi mereka selaku operator selain bertugas melakukan verifikasi juga mengusulkan masyarakat yang rentan, miskin, layak dan tidak layak penerima bantuan sosial di masing-masing desa atau kelurahan.

Dia berharap dengan adanya bimtek operator SIKS-NG yang dilaksanakan pihaknya itu nantinya data DTKS Kabupaten Rejang Lebong benar-benar valid dan tepat sasaran.

Kalangan masyarakat Rejang Lebong yang akan mengecek nama mereka apakah termasuk sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah atau tidak, tambah dia, bisa mendatangi petugas operator SIKS-NG desa/kelurahan dan tidak perlu lagi datang ke kantor Dinas Sosial Rejang Lebong.

Sementara itu Asisten I Pemkab Rejang Lebong Bidang Tata Pemerintahan, Hukum dan Kesra Pranoto Majid meminta kalangan petugas operator SIKS-NG yang berasal dari 156 desa/kelurahan di Rejang Lebong ini nantinya bisa melakukan verifikasi dan mengusulkan masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan sosial di wilayahnya masing-masing.