Satpol PP Mukomuko latih personel untuk optimalkan penegakan perda

Mukomuko (ANTARA) - Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, memberikan pelatihan kepada puluhan anggotanya dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) untuk mengoptimalkan penegakan peraturan daerah.

"Pelatihan ini bertujuan agar personel memiliki pengetahuan, regulasi, dan sikap yang tepat dalam menjalankan tugas. Itu yang kita harapkan," kata Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Mukomuko, Jodi, di Mukomuko, Rabu.

Pernyataan tersebut disampaikan sebelum pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas SDM bagi puluhan anggota Satpol PP Kabupaten Mukomuko yang digelar selama tiga hari, mulai tanggal 21 hingga 23 Agustus 2024.

Sejumlah narasumber dalam pelatihan ini berasal dari Dinas Satpol PP Provinsi Bengkulu, Dinas Satpol PP Mukomuko, Polres Mukomuko, dan Kodim 0428/Mukomuko.

Ia berharap, setelah pelatihan ini, anggotanya dapat melaksanakan tugas secara komunikatif, persuasif, dan terukur.

"Yang paling penting, anggota memahami isi perda yang ada di daerah ini," ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya melibatkan polres dalam pelatihan ini untuk meningkatkan pengetahuan anggota dalam penanggulangan unjuk rasa, serta melibatkan Kodim dalam latihan gelar pasukan.

Dalam pelatihan ini, anggotanya selain dibekali dengan materi, juga dilatih di lapangan dalam menanggulangi pengunjuk rasa dan penanganan perda.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Haryanto, mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan SDM anggota Satpol PP dan meningkatkan kualitas SDM mereka.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa anggota Satpol PP perlu melaksanakan tugas dan fungsi penegakan perda, menjaga ketertiban masyarakat, dan semaksimal mungkin menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka agar kehadiran mereka benar-benar dirasakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) dan masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, katanya, Satpol PP memerlukan dukungan anggaran, serta penguasaan dan pemahaman terhadap perda dan perbup, agar memudahkan dalam penegakan perda dan perbup tersebut.