Mukomuko ajukan Rp11 miliar untuk iuran JKN

Mukomuko (ANTARA) - Pejabat sementara Bupati Mukomuko, Provinsi Bengkulu, M. Rizon mengatakan akan mengajukan anggaran sebesar Rp11 miliar di APBD 2025 untuk membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga di daerah ini.

"Saat ini anggaran untuk JKN masih kurang hanya sekitar Rp4 miliar, sementara kita masih butuh Rp11 miliar, mudah-mudahan anggaran sebesar itu dapat diakomodir tahun 2025," kata Pjs Bupati Mukomuko, Provinsi Bengkulu, M Rizon di Mukomuko, Rabu.

Ia mengatakan hal itu usai menghadiri pertemuan dengan pihak BPJS Kesehatan Bengkulu guna membahas status kepesertaan dan penganggaran iuran JKN 2025.

Ia mengatakan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk iuran JKN sesuai kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah yang capaian Universal Health Coverage (UHC) sudah mencapai 98,43 persen.

Saat ini capaian UHC di Kabupaten Mukomuko sudah mencapai 98,43 persen, masih tersisa satu persen lebih untuk mencapai 100 persen.

Untuk mencapai UHC 100 persen, ia mendorong, masyarakat terutama yang ekonomi mampu untuk membayar secara mandiri, atau tidak masuk dalam kepesertaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah.

Selain itu, pemerintah daerah akan melakukan validasi data peserta BPJS Kesehatan guna mengetahui apakah masyarakat yang masuk dalam kepesertaan BPJS kesehatan merupakan masyarakat yang mampu atau tidak.

“Kami akan kembali melakukan validasi data warga daerah ini untuk memastikan apakah warga yang menjadi peserta BPJS Kesehatan di daerah ini tergolong ekonomi mampu atau tidak, jika tidak tentu akan ditanggung pemerintah," ujarnya pula.

Ia mengatakan, jika ada peserta yang masuk dalam program JKN tergolong warga mampu, kemungkinan yang bersangkutan alihkan menjadi peserta mandiri.

Selain itu, ia mengatakan pihaknya akan menggandeng perusahaan sawit di Mukomuko untuk dapat meringankan beban APBD 2025.

Pemda saat ini sudah menjalin kerja sama dengan tujuh perusahaan sawit yang ada di Mukomuko untuk membantu membayar iuran BPJS Kesehatan masyarakat di sekitar perusahaan.

“Kami terus mendorong perusahaan untuk membantu membayarkan iuran BPJS Kesehatan ini agar tercapainya UHC," ujarnya.*