Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut beberapa kantor pemerintah keliru menafsirkan instruksi efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025.
Walaupun demikian, Hasan tidak menyebutkan nama-nama kementerian/lembaga yang dinilai keliru memahami perintah efisiensi dari Presiden.
"Beberapa institusi ada salah menafsirkan Inpres. Mereka tidak mengorbankan belanja lemak, tetapi mengorbankan layanan dasar. Itu salah tafsir," kata Hasan Nasbi di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Menteri Erick upayakan efisiensi anggaran tak sebabkan PHK
"Belanja lemak" yang disebut Hasan merujuk kepada pos-pos belanja yang tidak substansial dan cenderung pemborosan, di antaranya pembelian alat tulis kantor (ATK), kegiatan seremonial, kajian dan analisis, kemudian perjalanan dinas.
"Clear (jelas, red.) pesan Presiden bahwa yang diefisiensikan yang tidak punya impact (dampak, red.) yang besar terhadap masyarakat," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).
Dalam kesempatan yang sama, Hasan menyebut Presiden Prabowo sangat detail dalam menetapkan kebijakan efisiensi itu, karena Presiden secara langsung memeriksa satuan-satuan belanja APBN.
Baca juga: DPR setujui efisiensi anggaran di 10 kementerian dan lembaga, ini rinciannya
"Istilahnya itu God is in the details, dari memperhatikan hal-hal kecil dapat dihasilkan sesuatu yang besar. Presiden memeriksa secara detail satuan-satuan belanja dalam APBN bahkan sambil bercanda bilang beliau memeriksanya sampai satuan kesembilan. Jadi, sangat detail dan kemudian ditemukan lemak-lemak dalam APBN kita," kata Hasan Nasbi.
Kebijakan efisiensi anggaran, Hasan meyakini, merupakan untuk kebaikan bersama, karena anggaran yang dihemat dapat membiayai program-program pemerintah yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.
Hasan menganalogikan kebijakan itu dengan cerita seseorang yang menyisihkan satu dari tiga genggam beras setiap harinya. Bagi Hasan, satu genggam beras yang disisihkan itu tidak mengurangi jatah yang dimakan sehari-hari. Bahkan, cara itu dapat mencegah adanya beras dimasak berlebih dan tidak termakan, kemudian tersisa hingga akhirnya basi.
Baca juga: KPK rekonstruksi anggaran tahun 2025 dukung program priotitas nasional
Dalam kurun waktu tertentu, segenggam beras yang disisihkan per harinya bertambah dan terkumpul banyak sehingga orang-orang di sekitar dapat ikut menerima manfaat dari beras tersebut.
"Segenggam beras dimasukkan ke gentong selama 10 hari. Itu bisa buat memberi makan tetangga yang tidak bisa makan, atau bisa kita makan ketika beras kita betul-betul habis," sambung Hasan.
Dia kemudian menekankan efisiensi merupakan pilihan di tengah situasi negara terus belanja jor-joran atau berhemat demi program-program yang lebih bermanfaat. Oleh karena itu, kegiatan yang selama ini tidak terukur manfaatnya bagi masyarakat pun dikurangi atau dihilangkan. Anggaran itu kemudian dialihkan untuk membiayai program atau kegiatan yang produktif.
"Seperti yang sering diingatkan oleh Presiden bahwa setiap rupiah yang rakyat harus dipakai, digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," ujar Hasan Nasbi.
