Pemprov Bengkulu-BPJS Kesehatan optimalkan capaian UHC

Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu bersama BPJS Kesehatan terus berupaya mengoptimalkan capaian cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC) dan memastikan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Monitoring dan evaluasi ini penting untuk memastikan peserta BPJS Kesehatan yang sudah terdaftar tetap berstatus aktif," kata Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Khairil Anwar di Bengkulu, Senin.

Monitoring dan evaluasi secara rutin dilakukan oleh BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu bersama Pemprov Bengkulu serta pemerintah kabupaten/kota di seluruh wilayah provinsi.

Langkah itu bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat Bengkulu mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang adil dan gratis, sebagaimana diamanatkan dalam program Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian.

Selain itu, Pemprov Bengkulu juga mendorong perusahaan, badan usaha, serta perorangan agar turut berkontribusi dalam optimalisasi layanan kesehatan melalui mekanisme bantuan pihak ketiga.

Salah satu upaya yang telah dijalankan adalah program Sinergi Rekrutmen Reaktivasi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Srikandi) yang melibatkan pemerintah daerah dan sektor swasta.

"Kami mengapresiasi BPJS Kesehatan yang tidak hanya mengimbau, tetapi juga mulai menerapkan skema iuran dengan melibatkan pihak ketiga, termasuk perusahaan swasta, BUMD, dan BUMN," kata Khairil Anwar.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu, Syafrudin Imam Negara menjelaskan saat ini Program Srikandi masih dalam tahap sosialisasi secara masif.

Terkait mekanisme program ini, badan usaha yang bersedia berkontribusi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam program JKN akan mengikuti skema pembiayaan yang telah ditentukan, yakni, pertama pihak ketiga menanggung Rp10.000, sedangkan pemda menanggung Rp25.000.

Skema selanjutnya, pihak ketiga menanggung Rp15.000, sedangkan pemda menanggung Kemudian, pihak ketiga menanggung Rp20.000, sedangkan pemda menanggung Rp15.000.

"Skema ini kami tawarkan kepada badan usaha agar melalui semangat gotong royong, beban pembiayaan kesehatan masyarakat dapat dikurangi, sekaligus meringankan anggaran pemerintah," ujar Syafrudin.