PLTA solusi atasi krisis listrik kabupaten pemekaran di Bengkulu

Bengkulu (ANTARA Bengkulu) - Rencana pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga air di Simpang Aur, Kabupaten Bengkulu Tengah, akan mengatasi krisis listrik di kabupaten baru setelah pemekaran itu.

"Studi kelayakan sudah dibuat dan sangat memungkinkan membangun PLTA untuk memenuhi kebutuhan penerangan masyarakat Bengkulu Tengah," kata Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Karyamin di Bengkulu, Jumat.

Ia mengatkan meski air yang dimanfaatkan memutar turbin adalah buangan dari PLTA Musi dari Sungai Musi Kabupaten Kepahiang, proyek itu layak dilanjutkan.

Menurutnya, daya yang dihasilkan dari PLTA Simpang Aur itu diperkirakan mencapai 20 mega watt (MW).

Selain memenuhi kebutuhan listrik di kabupaten pemekaran tersebut, sebesar 40 persen daya yang dihasilkan dapat disalurkan untuk Kota Bengkulu.

"Kebutuhan penerangan di Kabupaten Bengkulu Tengah masih tinggi, hasil pantauan di lapangan lebih dari 20 desa belum menikmati penerangan," katanya.

Karyamin mengatakan PLTA Simpang Aur tersebut diharapkan dapat menambah daya untuk Provinsi Bengkulu yang selama ini belum diperoleh dari PLTA Musi.

Pemasangan jaringan interkoneksi dari PLTA Musi menurut dia menjadi kendala utama penyaluran daya dari pembangkit di Kepahiang itu.

"Sehingga kita belum bisa menikmati listrik dari daerah kita sendiri, masih dipasok untuk wilayah Sumatra bagian Selatan lainnya," tambahnya.

Ia menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan penerangan di wilayah terpencil, pemerintah mengalokasikan dana dari APBD provinsi untuk pengadaan 200 unit pembangkit listrik tenaga surya.

Wilayah terpencil yang jauh dari jangkauan jaringan listrik akan diutamakan, khususnya di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Mukomuko, Seluma dan Lebong.

"Ada sejumlah desa di empat kabupaten yang menjadi prioritas untuk mendapatkan sebanyak 200 PLTS karena jangkauan jaringan listrik sangat sulit ke desa-desa itu," katanya menerangkan.

Hasil pemantauan lapangan, sejumlah desa terpencil sangat jauh dari jangkauan jaringan listrik dimana diperkirakan butuh waktu hingga lima tahun untuk menjangkau wilayah tersebut.

"Sementara masyarakat disana harus tetap mendapatkan penerangan listrik, sehingga salah satu solusinya adalah PLTS," tambahnya.(rni)