Kota Bengkulu (ANTARA) - Hamas menolak rencana Amerika Serikat yang disebut ingin menunjuk mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, untuk memimpin pemerintahan sementara di Gaza. Hamas menegaskan Blair bukan sosok yang diinginkan rakyat Palestina, sekaligus membantah telah menerima usulan gencatan senjata dari pihak mana pun.
Pernyataan itu disampaikan anggota biro politik Hamas, Husam Badran, melalui Telegram pada Minggu (28/9/2025). Menurutnya, Blair justru dianggap sebagai simbol buruk bagi Palestina karena perannya dalam perang Irak pada 2003–2011. Badran bahkan menyebut Blair sebagai “saudara setan yang tidak pernah membawa kebaikan bagi bangsa Arab maupun umat Islam.”
Hamas dalam laporan Anadolu menegaskan bahwa urusan Palestina, baik di Gaza maupun Tepi Barat, adalah masalah internal yang harus diputuskan oleh rakyat sendiri melalui kesepakatan nasional, bukan ditentukan pihak luar.
“Rakyat Palestina mampu mengelola diri sendiri. Kami punya sumber daya dan keahlian untuk itu,” ujar Badran. Ia menambahkan, sejak Desember 2023 Hamas sebenarnya telah memutuskan tidak ingin terus memimpin Gaza sendirian, bahkan sebelum perang terbaru pecah.
Baca juga: Malaysia tetap undang Trump ke KTT Ke-47 ASEAN Kuala Lumpur
Baca juga: PBB sebut serangan udara Israel sasar Gaza tiap 8-9 menit
Terkait gencatan senjata, Hamas membantah kabar bahwa mereka telah menerima tawaran resmi. Badran menegaskan hingga kini semua informasi hanya beredar lewat media dan tidak pernah disampaikan melalui mediator resmi. Hamas juga menyebut perundingan gencatan senjata terhenti sejak upaya pembunuhan terhadap pemimpin mereka di Doha, Qatar, pada 9 September lalu.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menawarkan rencana 21 poin di sela Sidang Umum PBB ke-80 di New York yang disebut bertujuan mengakhiri perang Israel di Gaza. Namun, upaya itu belum membuahkan hasil. Pada Agustus lalu, Hamas sempat menyetujui usulan gencatan senjata parsial dan pertukaran tahanan, tetapi Israel tidak memberikan jawaban.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dituding pihak oposisi dan keluarga tawanan sebagai penghalang kesepakatan demi kepentingan politiknya. Saat ini, ia juga menghadapi kasus korupsi dan surat penangkapan dari Pengadilan Kriminal Internasional.
Sejak perang pecah pada Oktober 2023, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 66 ribu warga Palestina di Gaza, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Kondisi itu membuat wilayah Gaza semakin hancur, kelaparan meluas, dan penyakit menular terus menyebar.
Baca juga: Trump: Saya tidak akan izinkan Israel caplok Tepi Barat
Baca juga: Indonesia kembali kirim 14 truk logistik untuk masyarakat Gaza
Israel tutup penyeberangan utama Tepi Barat-Yordania tanpa batas waktu
