Realisasi Pendapatan Diskominfo Rejang Lebong Masih Nol

Rejang Lebong (Antara) - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menyebutkan realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika setempat masih nol persen.

Kepala BPKD Rejang Lebong, Safuan, usai rapat pembahasan pendapatan asli daerah (PAD) yang dilaksanakan di Pemkab Rejang Lebong, Selasa, mengatakan, realisasi PAD hingga semester pertama daerah itu masih rendah. Bahkan satu dinas yakni Diskominfo masih nol persen.

"Dari 12 Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, hanya Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Rejang Lebong realisasi PAD-nya masih nol dari target yang ditetapkan sebanyak Rp60 juta," katanya.

Belum adanya penyetoran PAD oleh salah satu dinas/instansi di daerah itu, kata dia, sejauh ini belum diketahui tetapi diperkirakan akibat diambilalihnya kewenangan pengurusan perizinan tower seluler oleh pemerintah pusat, yang sebelumnya dipungut oleh Diskominfo.

Sementara itu, realisasi PAD secara keseluruhan dari target sebesar Rp81,422 miliar baru terealisasi 40 persen atau berkisar Rp32 miliar.

Dalam rapat ini juga diketahui dari 12 OPD di Rejang Lebong selain Diskominfo belum memiliki setoran PAD. Sejumlah OPD lainnya juga penyetorannya masih rendah diantaranya Dinas Pertanian dan Perikanan berkisar lima persen dari target sebesar Rp212 juta.

Dinas Kesehatan baru terealisasi sebesar 32,80 persen dari target sebesar Rp10,8 miliar.

Sedangkan Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang Lebong baru terealisasi sebesar 33,57 persen dari target Rp657 juta.

Dinas Kesehatan Rejang Lebong, kata dia, beralasan saat ini pengelolaan pelayanan kesehatan khususnya Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sudah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan sehingga semua pelayanan kesehatan sudah gratis.

Guna meningkatkan realisasi PAD ini, pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan mendorong masing-masing OPD untuk menggenjot penagihan PAD. Hal ini penting mengingat dalam waktu dekat ini akan dilakukan pembahasan APBD Perubahan yang salah satu landasannya ialah capaian PAD.

Selain itu dari informasi yang diterima pihaknya, kementerian keuangan dalam waktu dekat akan melakukan pemotongan kembali anggaran di seluruh Indonesia, yakni pemotongan DAU sebesar 3-4 persen, sehingga PAD ini diharapkan bisa menutupi pengurangan anggaran dari pusat itu nantinya.***3***