Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan setelah 10 bulan berjalan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyerap hingga ratusan ribu tenaga kerja pada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
"Ayo kita hitung, minimal satu dapur itu 50 orang, dikalikan sekarang sudah 12 ribu SPPG, berarti saat ini sudah 600 ribu lebih tenaga kerja secara langsung, yang artinya itu baru pekerja di dapur saja. Satu dapur ada 15-20 pemasok, dan satu pemasok bisa menambah tenaga kerja 5-10 orang, maka sudah berapa juta penambahannya itu," kata Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Nanik juga menjelaskan, belum ada rencana penambahan anggaran per porsi makanan. Saat ini, BGN masih menetapkan harga Rp10 ribu untuk satu porsi, kecuali di daerah-daerah yang sulit dijangkau atau Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku yang menyesuaikan ketentuan dari pemerintah daerah.
"Uang Rp10 ribu itu kita hitung masih cukup, kecuali di wilayah-wilayah tertentu misalnya Papua, Maluku, itu memang akan berbeda harganya, bukan Rp10 ribu. Namun, untuk wilayah-wilayah di luar yang kemahalannya tinggi, yang memang daerah di situ kan tinggi harga bahannya, itu enggak mungkin cukup Rp10 ribu," ujar dia.
Nanik menjelaskan, di daerah-daerah tersebut, pemda memiliki peran penting untuk menentukan harga per porsi makanan, sehingga BGN terus melibatkan mereka untuk menentukan setiap rupiah yang ideal.
"Di daerah itu nanti akan diusulkan, pemda kan punya patokan harga ya, oleh karena itu kita ini terus melibatkan pemda. Di wilayah yang mahal itu kita sesuaikan, misalnya di Jawa Rp10 ribu cukup, tetapi di Papua belum tentu Rp30 ribu cukup satu porsinya, nah itu kita sesuaikan dengan wilayah masing-masing," paparnya.
