Presiden perintahkan penggalakan gerakan budaya antikorupsi

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo memerintahkan penggalakan gerakan budaya antikorupsi sebagai upaya memperbaiki regulasi dan reformasi birokrasi di Indonesia.

"Gerakan budaya antikorupsi harus kita galakkan, masyarakat harus tahu apa itu korupsi," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi di Istana Kepresidenan RI, Bogor, Rabu.

Kepala Negara menekankan pentingnya bagi seluruh elemen masyarakat untuk memahami tentang pencegahan korupsi, termasuk di dalamnya gratifikasi dan lainnya.

Budaya rasa takut juga harus dibangun dengan didasarkan landasan yang kuat.

“Kita semua harus tahu apa itu gratifikasi, masyarakat harus jadi bagian mencegah korupsi, antikorupsi, kepantasan, kepatutan harus menjadi budaya," kata Presiden.

Jokowi melanjutkan, "Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun karena takut denda dan penjara, takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan pada sanksi sosial, takut, dan malu kepada keluarga, tetangga, dan kepada Allah Swt."

Oleh karena itu, Presiden mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadi bagian dari gerakan antikorupsi ini.

"Tokoh budaya, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pendidik, insitusi pendidikan, keagamaan, dan kesenian adalah bagian yang sangat penting dari upaya ini," katanya.

Dengan ketelatenan semua serta perbaikan regulasi dan reformasi birokrasi, Presiden yakin masyarakat menyambut baik gerakan budaya antikorupsi ini.

Presiden menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengikuti aksi pencegahan antikorupsi ini dari waktu ke waktu.

"Pelaksanaan tiga agenda besar yang saya sampaikan, marilah kita bersama-sama laksanakan, samakan visi dan selaraskan langkah untuk membangun pemerintahan yang efektif, efisien, dan inovatif sekaligus bebas dari korupsi," kata Jokowi.