Bengkulu (Antara Bengkulu) - Warga 12 desa di Kecamatan Airrami Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu meminta pemerintah kabupaten itu membagikan bantuan langsung sementara masyarakat karena dana tersebut dibutuhkan warga.
"Kami mendapat informasi bahwa Bupati Mukomuko menolak BLSM, padahal masyarakat sangat membutuhkan dana itu, jadi kami minta keputusan itu diubah karena kami ingin BLSM dibagi," kata Kepala Desa Cintaasih, Kecamatan Airrami, Bedu di Ipuh.
Ia mengatakan hal itu saat menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD Provinsi Bengkulu asal daerah pemilihan Kabupaten Mukomuko Inzani Muhammad yang menggelar jaring aspirasi dalam reses di kecamatan itu.
Menurutnya, masyarakat juga membutuhkan beras miskin yang selama lima tahun terakhir ditolak oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko dengan alasan tidak mendidik atau membuat masyarakat malas.
Bedu mengatakan sebanyak 50 persen warga di kecamatan itu menggunakan jamkesmas dan bantuan kesehatan masyarakat (bankesmas) dari kabupaten.
"Berarti yang 50 persen ini juga membutuhkan bantuan BLSM dan beras miskin, kenapa jamkesmas diterima tapi BLSM dan raskin ditolak," katanya.
Kepala desa lainnya juga menyampaikan hal serupa agar anggota DPRD Provinsi Bengkulu asal pemilihan Kabupaten Mukomuko menyampaikan aspirasi mereka kepada bupati tentang program BLSM dan beras miskin.
Tokoh masyarakat Desa Tirtakencana Zulfan Ermansyah mengatakan jika dana BLSM dibagi, agar dipastikan bahwa rumah tangga penerima tepat sasaran.
"Karena kami lihat di televisi banyak yang bermasalah, yang keluarga mampu mendapat BLSM tapi yang miskin justru tidak dapat," katanya.
Selain BLSM, reses DPRD di tiga kecamatan di Kabupaten Seluma yakni Kecamatan Ipuh, Airrami dan Sungairumbai, para kepala desa juga mengusulkan pentingnya asuransi kesehatan.
Saat reses di Desa Tirtakencana Kecamatan Airrami Kabupaten Mukomuko, usulan adanya askes tersebut disampaikan Kepala Desa Cintaasih, Bedu.
"Kami mengambil resiko yang cukup berat untuk melayani masyarakat, tapi kami tidak memiliki asuransi kesehatan," katanya.
Apalagi dengan kondisi jalan desa yang rusak parah, membuat resiko kecelakaan tunggal cukup tinggi sehingga mereka membutuhkan jaminan pengobatan.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Inzani Muhammad mengatakan akan berupaya merealisasikan aspirasi masyarakat dan para kepala desa itu.
"Selain dari Mukomuko, saya juga menerima aspirasi dari forum kepala desa Kabupaten Bengkulu Tengah yang meminta asuransi kesehatan (askes)," katanya.
Aspirasi para kepala desa itu, kata dia, akan dibahas dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan atau dinas terkait.
