Beijing (ANTARA) - Perusahaan penyedia chip semikonduktor asal Amerika Serikat, Intel, meminta maaf kepada para konsumen dan mitra kerjanya di China atas pernyataan sebelumnya tentang pemboikotan produk dari Daerah Otonomi Xinjiang.
"Kami meminta maaf atas masalah yang terjadi pada konsumen, mitra, dan rakyat China yang kami hormati," demikian pernyataan Intel berbahasa Mandarin yang tersiar di sejumlah media China, Jumat.
Permintaan maaf tersebut terjadi setelah surat yang dikirimkan Intel kepada mitranya agar tidak membeli barang dan jasa yang berasal dari hasil kerja paksa di Xinjang, wilayah baratlaut China yang dihuni etnis minoritas Muslim Uighur.
Penyanyi pop China Wang Junkai pada Rabu (23/12) telah menangguhkan semua bentuk kerja sama dengan Intel menyusul keluarnya surat tersebut.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri China (MFA) juga mengeluarkan pernyataan atas disahkannya Undang-Undang Anti-Kerja Paksa Etnis Minoritas Muslim Uighur Xinjiang oleh parlemen AS.
Undang-undang ini jelas melecehkan situasi HAM di Xinjiang karena telah mengabaikan fakta dan kebenaran yang ada, demikian pernyataan tertulis MFA.
MFA menganggap langkah AS itu telah melanggar hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional serta turut campur urusan dalam negeri China.
China menyayangkan dan dengan tegas menolak hal tersebut, demikian MFA.
Kami memperingatkan AS segera memperbaiki kesalahan dan berhenti menggunakan isu-isu terkait Xinjiang untuk menyebarkan kebohongan. China akan mengambil sikap lebih lanjut sehubungan dengan perkembangan situasi tersebut, demikian juru bicara MFA Zhao Lijian.
Sebelumnya AS telah memasukkan beberapa perusahaan Xinjiang masuk dalam daftar boikot produk.
Sikap tersebut dibalas China dengan memberikan sanksi berupa larangan memasuki wilayah China, Hong Kong, dan Makau bagi empat orang dari Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS.
Intel minta maaf karena boikot produk Xinjiang
Jumat, 24 Desember 2021 20:10 WIB 885
Arsip - Seorang pekerja Huafu Textile Co Ltd dari etnis minoritas Uighur memeriksa mesin produksi benang di perusahaannya di Prefektur Aksu, Daerah Otonomi Xinjiang, China, Selasa (20/4/2021) . Huafu mengalami kerugian hingga 400 juta yuan sejak terkena sanksi dari Kementerian Perdagangan Amerika Serikat pada Desember 2020 terkait isu kerja paksa terhadap etnis minoritas Uighur. ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie (ANTARA/M. Irfan Ilmie)
