Mukomuko (Antara) - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, melaporkan Kantor Pos yang "pelit" atau tidak mau memberikan data penerima program simpanan sosial keluarga sejahtera (PSKS) kepada Dinsos Provinsi.
"Kami akan laporkan ke Dinas Sosial Provinsi. Termasuk ke pimpinan Kantor Pos di Bengkulu," kata Kabid Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Mukomuko, Suyoso di Mukomuko, Rabu.
Ia mengatakan, sebanyak lima Kantor Pos yang membayarkan dana PSKS kepada warga miskin pemegang kartu perlindungan sosial (KPS) di daerah itu.
Namun, katanya, hanya Kantor Pos di Kecamatan Lubuk Pinang yang bersedia memberikan data penerima program PSKS.
Menurutnya, untuk mendapatkan data jumlah keseluruhan penerima PSKS saja, instansi itu terpaksa memotretnya menggunakan kamera digital.
"Karena kami minta data tidak pernah diberi, terpaksa jumlah penerima PSKS itu difoto," ujarnya.
Ia menyebutkan, dalam data foto daftar jumlah penerima PSKS, sebanyak 8.383 orang penerima PSKS di daerah itu.
Ia menyesalkan, sikap karyawan Kantor Pos di daerah itu yang tidak ada sama sekali pengertian dengan instansi itu.
Padahal, lanjutnya, dalam mekanisme pembayaran untuk penerima PSKS yang kartunya hilang, Kantor Pos harus menyerahkan soft copy nama dan alamat penerima program tersebut.
Kendati demikian, lanjutnya, instansi itu telah menugaskan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) untuk mengawasi pembayaran dana PSKS kepada penerimnya termasuk realisasinya. ***3***