Bengkulu (ANTARA) - Presiden Joko Widodo usai melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu mengundang Gubernur Rohidin Mersyah rapat terbatas untuk membicarakan upaya percepatan kemajuan daerah.
"Saya akan diundang dalam waktu dekat rapat terbatas khusus Bengkulu dengan Bapak Presiden. Saya akan mengajukan 3-4 surat. Pertama terkait lahan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan," kata Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah di Bengkulu, Jumat.
Kedua, katanya, terkait dengan pengelolaan Kawasan Pulau Baai, kawasan pelabuhan di Kota Bengkulu, yang rencananya akan dibangun kawasan karantina hewan nasional dan sampai saat ini belum terwujud.
Baca juga: Presiden Jokowi tinjau perbaikan infrastruktur jalan di Bengkulu
Baca juga: Jokowi perkirakan revitalisasi Pasar Purwodadi Bengkulu Utara selesai 2024
"Yang pernah kita pikirkan untuk membangun kawasan karantina hewan nasional di kawasan itu, beliau minta itu," kata dia.
Kemudian poin ketiga, katanya, terkait Pertamina Geotermal Energi (PGE) yang sampai saat ini belum bisa beroperasi terkait terkendala tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam pembangunannya.
"Terkait dengan kewajiban penggunaan teknologi produk dalam negeri. Ada berapa agenda besar yang saya diminta untuk mempersiapkan bahan dan saya akan presentasi langsung kepada Bapak Presiden," kata Gubernur.
Baca juga: Presiden perintahkan PUPR perbaiki tembok roboh akibat helikopter di Kepahiang
Baca juga: Presiden dijadwalkan tinjau pembangunan jalan di Seluma
Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja selama tiga hari ke Provinsi Bengkulu pada 19 Juli-21 Juli 2023. Presiden Jokowi juga berkunjung ke Kabupaten Kepahiang, Bengkulu Tengah, Seluma, Bengkulu Utara, dan Kota Bengkulu.
Di Bengkulu, Presiden Joko Widodo memantau kondisi sejumlah rumah sakit, sekolah, dan pasar tradisional, bahkan Presiden melihat Festival Tabut 2023 Bengkulu dan meresmikan Jalan Tol Provinsi Bengkulu-Lubuk Linggau.
Presiden datang bersama Ibu Iriana Jokowi didampingi Menteri Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
