Pembangunan pelabuhan perikanan di Padang Panaek, Desa Pasar Sebelah, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, terancam batal karena hingga saat ini belum ada hibah tanah untuk lokasi pembangunannya dari desa.
"Kami berharap tanah dihibahkan, namun hingga saat ini belum ada surat hibah dari desa," kata Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko, Edy Aprianto, di Mukomuko, Minggu.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana membangun pelabuhan perikanan skala nasional di Padang Panaek, Desa Pasar Sebelah, pada tahun 2025.
Ia menjelaskan, pada masa kepala desa sebelumnya, mereka sudah menyiapkan tanah untuk lokasi pembangunan pelabuhan perikanan, bahkan lokasi sementara untuk pelabuhan sudah dioperasikan.
Terkait perkembangan hibah tanah untuk lokasi pembangunan pelabuhan perikanan, katanya, sudah ditanyakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bengkulu ke dinas ini.
Namun, katanya, hingga saat ini hibah tanah dari desa belum ada, bahkan mereka belum menyerahkan surat hibahnya kepada dinas ini.
"Jika sudah ada surat hibahnya, pemerintah provinsi bisa memprosesnya dan melanjutkan usulan pembangunan pelabuhan ke pemerintah pusat," katanya.
Ia menambahkan, karena kegiatannya dianggarkan pada tahun 2025, maka pemerintah daerah harus bisa menyiapkan hibah tanah untuk pembangunan pelabuhan perikanan dalam tahun ini.
Ia menegaskan, jika hingga tahun ini tidak ada hibah tanah dari desa, kemungkinan pembangunan pelabuhan perikanan akan batal.
Sementara itu, pembangunan pelabuhan perikanan skala nasional di Padang Panaek, Desa Pasar Sebelah yang merupakan salah satu sentra perikanan di Kabupaten Mukomuko tersebut merupakan pengembangan dermaga yang ada di lokasi tersebut.
Ia menjelaskan, pemerintah berencana membangun pelabuhan perikanan skala nasional untuk kapal dengan kapasitas 5 gross tonnage (GT) hingga 10 GT.
"Dermaga perikanan yang ada saat ini hanya mampu menampung kapal nelayan setempat dengan maksimal berukuran 5 GT," ujarnya.
Ia menyebutkan, saat ini nelayan di wilayah ini baru memiliki sebanyak 12 kapal dengan ukuran 5 GT, diharapkan dengan adanya pelabuhan dapat meningkatkan ukuran kapal yang digunakan nelayan.
Selain membangun pelabuhan perikanan skala nasional, pemerintah juga akan membangun pemecah gelombang atau breakwater untuk memudahkan kapal berukuran besar masuk pelabuhan.
"Kami berharap tanah dihibahkan, namun hingga saat ini belum ada surat hibah dari desa," kata Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko, Edy Aprianto, di Mukomuko, Minggu.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana membangun pelabuhan perikanan skala nasional di Padang Panaek, Desa Pasar Sebelah, pada tahun 2025.
Ia menjelaskan, pada masa kepala desa sebelumnya, mereka sudah menyiapkan tanah untuk lokasi pembangunan pelabuhan perikanan, bahkan lokasi sementara untuk pelabuhan sudah dioperasikan.
Terkait perkembangan hibah tanah untuk lokasi pembangunan pelabuhan perikanan, katanya, sudah ditanyakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bengkulu ke dinas ini.
Namun, katanya, hingga saat ini hibah tanah dari desa belum ada, bahkan mereka belum menyerahkan surat hibahnya kepada dinas ini.
"Jika sudah ada surat hibahnya, pemerintah provinsi bisa memprosesnya dan melanjutkan usulan pembangunan pelabuhan ke pemerintah pusat," katanya.
Ia menambahkan, karena kegiatannya dianggarkan pada tahun 2025, maka pemerintah daerah harus bisa menyiapkan hibah tanah untuk pembangunan pelabuhan perikanan dalam tahun ini.
Ia menegaskan, jika hingga tahun ini tidak ada hibah tanah dari desa, kemungkinan pembangunan pelabuhan perikanan akan batal.
Sementara itu, pembangunan pelabuhan perikanan skala nasional di Padang Panaek, Desa Pasar Sebelah yang merupakan salah satu sentra perikanan di Kabupaten Mukomuko tersebut merupakan pengembangan dermaga yang ada di lokasi tersebut.
Ia menjelaskan, pemerintah berencana membangun pelabuhan perikanan skala nasional untuk kapal dengan kapasitas 5 gross tonnage (GT) hingga 10 GT.
"Dermaga perikanan yang ada saat ini hanya mampu menampung kapal nelayan setempat dengan maksimal berukuran 5 GT," ujarnya.
Ia menyebutkan, saat ini nelayan di wilayah ini baru memiliki sebanyak 12 kapal dengan ukuran 5 GT, diharapkan dengan adanya pelabuhan dapat meningkatkan ukuran kapal yang digunakan nelayan.
Selain membangun pelabuhan perikanan skala nasional, pemerintah juga akan membangun pemecah gelombang atau breakwater untuk memudahkan kapal berukuran besar masuk pelabuhan.
