KPU-PWI ajak jurnalis Bengkulu netral dan bijak liput pilkada

Kota Bengkulu (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengajak seluruh jurnalis di Bengkulu untuk bersikap netral dan bijak dalam memberitakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024. 

Ajakan ini disampaikan karena media dan jurnalis merupakan bagian dari pilar demokrasi yang memiliki dampak signifikan dalam pelaksanaan pilkada. 

"Kami berharap agar para jurnalis menyampaikan informasi akurat dan terkini. Jangan menyampaikan informasi tanpa berdasarkan fakta-fakta," kata Ketua PWI Provinsi Bengkulu, Marsal Abadi, di Kota Bengkulu, Senin.

Marsal menegaskan jurnalis harus menyampaikan informasi yang akurat dan terkini berdasarkan fakta-fakta yang ada agar dapat membantu masyarakat dalam memilih pemimpin yang dapat membangun daerah Bengkulu. Ia juga berharap agar pelaksanaan pilkada nantinya dapat berjalan dengan damai, aman, dan lancar.

Sementara itu, akademisi dari UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Qholbi Khoiri, mengatakan media berperan penting dalam mengawasi jalannya demokrasi sesuai dengan koridor dan regulasi yang ada. 

"Kita berharap media benar-benar memainkan perannya untuk mencerdaskan masyarakat dalam segala aspek, khususnya dalam proses pemilihan kepala daerah berkaitan dengan mekanisme dan regulasi yang ada," katanya.

Qholbi menambahkan media perlu mengantisipasi ancaman sejak dini dalam dinamika proses pilkada sehingga dapat menciptakan pilkada yang berkualitas dan berintegritas.

Media juga diharapkan dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan memberitakan hal-hal positif terkait pasangan calon kepala daerah, seperti visi dan misi setiap pasangan calon, agar masyarakat lebih memahami dan dapat menentukan hak pilih mereka.

Selanjutnya, Qholbi mengingatkan media harus bertanggung jawab dalam pemberitaan dengan bersikap netral dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon manapun. "Hal tersebut dilakukan sebab media dapat berpengaruh dalam menggiring opini masyarakat," ujarnya.

Selain itu, media diharapkan juga mengajak seluruh masyarakat untuk menolak politik uang serta politik SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) yang dapat memecah belah warga.