Selain itu, KPK biasanya mempublikasikan status tersangka ini kepada publik, terutama dalam kasus-kasus yang menjadi perhatian luas. Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas lembaga. Namun, status tersangka ini juga sering kali berdampak pada reputasi seseorang, terutama jika ia merupakan figur publik. Dampaknya bisa berupa tekanan sosial, hingga pengaruh terhadap jabatan atau kedudukannya.
Proses hukum tidak berhenti di situ. Setelah penyidikan selesai, kasus akan dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) untuk menjalani persidangan. Dalam persidangan tersebut, tersangka akan berubah status menjadi terdakwa dan berkesempatan membela diri di depan hukum. Penanganan kasus ini mencerminkan komitmen KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.
Latar Belakang
Hasto Kristiyanto lahir pada 7 Juli 1966 di Yogyakarta. Ia menempuh pendidikan tinggi di bidang teknik dengan gelar sarjana dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1990.
Latar belakang akademiknya kemudian mengarahkan dirinya untuk berkarier sebagai dosen dan profesional di sektor teknik sebelum akhirnya terjun ke dunia politik. Komitmen Hasto terhadap pengembangan sumber daya manusia terlihat sejak masa awal kariernya, di mana ia aktif terlibat dalam organisasi mahasiswa dan kegiatan sosial.
Kiprah di Dunia Politik
Hasto mulai aktif di politik sebagai kader PDI Perjuangan pada awal 2000-an, setelah melihat peluang untuk memperjuangkan nilai-nilai nasionalisme dan keberpihakan pada rakyat kecil.
Baca juga: KPK tanggapi kabar Hasto Kristiyanto jadi tersangka terkait kasus Harun Masiku
Baca juga: Sekjen PDIP sebut Megawati dan Prabowo pasti akan bertemu
Karier politiknya menanjak ketika ia dipercaya menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009, mewakili daerah pemilihan DIY. Selama di parlemen, Hasto dikenal sebagai legislator yang vokal dalam isu-isu pembangunan infrastruktur dan reformasi agraria. Dedikasinya membuatnya dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan strategis di partai, termasuk sebagai Wakil Sekjen sebelum akhirnya diangkat menjadi Sekretaris Jenderal pada 2015.
Sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto memegang peran penting dalam mengoordinasikan strategi politik partai, termasuk dalam pemenangan Pemilu 2019 yang berhasil mengantarkan Joko Widodo untuk periode kedua sebagai Presiden RI.
Di bawah kepemimpinannya, PDIP juga memperkuat posisinya sebagai partai yang mendukung kebijakan pro-rakyat, terutama dalam isu kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Hasto dikenal sebagai tokoh yang sering tampil di publik untuk menjelaskan arah kebijakan partai dan mendampingi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam berbagai kegiatan penting.
