Bengkulu (ANTARA) - Gubernur Bengkulu Helmi Hasan meminta Kementerian Perhubungan RI menyerahkan pengelolaan pelabuhan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu imbas kondisi pendangkalan alur yang tak kunjung selesai dan Pelindo dinilai tidak serius atasi masalah itu sudah hampir selama 18 tahun.
"Saya minta Pelindo kibarkan bendera putih dan meminta Kementerian Perhubungan menyerahkan pengelolaan pelabuhan ke Pemerintah Provinsi Bengkulu bukan ke Pelindo lagi, karena rakyat Bengkulu yang dapat musibah," katanya di Bengkulu, Jumat.
Gubernur Helmi mengaku geram dan marah karena kondisi alur tak kunjung selesai, akibatnya Bengkulu mengalami kerugian termasuk warga pulau terluar Indonesia di Bengkulu, Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara.
Baca juga: Gubernur Helmi minta Pelindo serius atasi pendangkalan alur pelabuhan
Warga Enggano merasakan sejumlah dampak dan permasalahan sejak kapal dari Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu tidak bisa berangkat ke Pulau Enggano serta sebaliknya.
Helmi menyebutkan masyarakat Bengkulu dan daerah rentan seperti Enggano menjadi korban akibat ketidakseriusan mengatasi alur Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu selama ini.
Beberapa permasalahan yang mengancam warga Enggano seperti ancaman krisis pangan, krisis perekonomian, terganggunya transportasi utama keluar masuk pulau, hingga terancam hidup tanpa listrik.
"Ancaman krisis pangan terjadi karena biasanya bahan pangan yang dikirim dari Kota Bengkulu ke Pulau Enggano terganggu karena tidak bisa beroperasinya kapal pengangkut," kata Helmi.
Helmi mengungkapkan krisis perekonomian juga cukup rentan terjadi di Enggano karena para nelayan Enggano yang biasanya menjual ikan hasil tangkapan ke Kota Bengkulu juga tidak bisa menjual ikannya.
Baca juga: Anggaran makan Rp40 ribu per siswa di SMKN 12 Bengkulu dipertanyakan Wagub: Tidak logis
"Jadi bila dibiarkan terlalu lama bisa membawa bencana bagi rakyat Bengkulu, sekali lagi kita meminta agar Pelindo menyerahkan persoalan alur dan penanganannya ke Pemprov Bengkulu," kata Helmi.
Selain itu, Gubernur mengatakan Pemerintah Provinsi Bengkulu telah berulang kali menemui pihak Pelindo namun kondisi alur tetap tidak bisa dilalui kapal.
"Solusinya penanganan alur harus kita ambil alih, karena sudah belasan tahun masalah pendangkalan alur terjadi dan telah menghabiskan anggaran ratusan miliar rupiah," ucap Helmi.
Diketahui di Pulau Enggano kondisi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan transportasi darat ataupun untuk menghidupkan aliran listrik juga telah menipis.
BBM jenis solar sumber listrik diperkirakan hanya bisa bertahan hingga 20 hari ke depan, sementara BBM untuk kendaraan hanya bertahan sekitar 10 hari ke depan.
