Beijing (ANTARA) - Pemerintah China mengecam Amerika Serikat (AS) karena membiarkan Menteri Luar Negeri Taiwan Lin Chia-lung datang ke New York ketika Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berlangsung.
"Dengan mengizinkan Lin Chia-lung mengunjungi New York selama sidang Majelis Umum PBB, AS menyediakan panggung publik untuk provokasi separatis 'kemerdekaan Taiwan', China sangat menyesalkan dan menentangnya," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers Kamis (25/9).
"Menteri Luar Negeri" Taiwan Lin Chia-lung berada di New York pada pekan ini dan bertemu dengan sejumlah sekutu diplomatiknya pada sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) menurut pemberitaan media.
Keberadaan Lin menjadi yang pertama bagi petinggi Kementerian Luar Negeri Taiwan untuk berada di New York pada pekan UNGA karena Taiwan dilarang menghadiri acara resmi UNGA mengingat China menjadi negara resmi yang menghadiri Sidang Umum di PBB sejak 1971.
Lin menghadiri resepsi yang diselenggarakan oleh American Global Strategies (AGS), sebuah konsultan yang didirikan oleh mantan penasihat keamanan nasional AS, Robert O'Brien dan mantan kepala staf Dewan Keamanan Nasional AS, Alexander Gray, pada Senin (22/9) di salah satu restoran mewah bergaya Prancis di Manhattan.
"Hal itu merupakan campur tangan besar-besaran dalam urusan internal China dan pelanggaran serius terhadap prinsip 'Satu China' dan tiga komunike bersama China-AS. Ini mengirimkan sinyal yang sangat keliru kepada kekuatan separatis 'kemerdekaan Taiwan'," tambah Guo Jiakun.
Guo Jiakun menyebut Partai Progresif Demokratik (DPP) Taiwan mengirim Lin Chia-lung ke New York selama sesi Sidang Umum PBB untuk berinteraksi dengan apa yang disebut "sekutu diplomatik" dan beberapa politisi AS, dan melakukan upaya oportunis dengan skema politik yang sangat jelas untuk meminta dukungan asing bagi "kemerdekaan Taiwan", termasuk dari AS.
"Kami ingin menjelaskan kepada pihak berwenang DPP dan mereka yang menginginkan tindakan separatisme bahwa tidak akan ada kebaikan yang dihasilkan dari tujuan tersebut dan setiap provokasi yang ditujukan untuk 'kemerdekaan Taiwan' pasti akan menjadi bumerang," ungkap Guo Jiakun.
Ia pun berpesan kepada segelintir negara yang masih mempertahankan apa yang disebut "hubungan diplomatik" dengan Taiwan agar jangan dimanipulasi dan digunakan berulang kali oleh kekuatan "kemerdekaan Taiwan".
"Sudah saatnya untuk melihat bahwa prinsip 'Satu China adalah tempat lengkungan sejarah dan tren opini publik. Mengikat diri pada apa yang disebut 'kemerdekaan Taiwan' tidak akan membawa mereka ke mana pun karena hanya ada satu China di dunia dan Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah China," tegas Guo Jiakun.
Pemerintah Republik Rakyat China, ungkap Guo Jiakun, adalah satu-satunya pemerintahan sah yang mewakili seluruh China.
"Komitmen komunitas internasional terhadap prinsip 'Satu China' tak tergoyahkan. Tidak ada yang akan menghentikan China dari reunifikasi penuh," kata Guo Jiakun.
Dalam resepsi AGS itu hadir pula Presiden Palau Surangel Whipps Jr, satu dari 12 negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan.
AS sendiri tidak secara resmi mengakui Taiwan tetapi mempertahankan hubungan tidak resmi yang erat dengan Taipei, dan berdasarkan perjanjian hukum menyediakan fasilitas militer bagi Taiwan untuk mempertahankan diri terhadap tekanan China.
Pada Senin yang sama juga, para menteri luar negeri AS, Korea Selatan dan Jepang bertemu di sela-sela Sidang Umum PBB dan membuat pernyataan bersama mengenai keprihatinan tentang semakin seringnya aktivitas destabilisasi di sekitar Taiwan, yang langsung dikecam Beijing.
Saat ini hanya 12 negara yang punya hubungan diplomatik dengan Taiwan yaitu Belize, Guatemala, Paraguay, Haiti, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Kepulauan Marshall, Palau, Tuvalu, Eswatini dan Vatikan.
