Bengkulu (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menyelenggarakan kegiatan Layanan Reformasi Kinerja dalam Rangka Pembentukan Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Jumat, (12/12/2025) bertempat di Hotel Grage, Kota Bengkulu. Kegiatan dimulai pukul 07.30 WIB dan dihadiri oleh seluruh jajaran Pimpinan Tinggi Pratama serta pegawai Kanwil Kemenkum Bengkulu, Perwakilan Kanwil KemenHAM Sumsel Wilker Bengkulu, Perwakilan Kanwil Ditjen Imigrasi dan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Bengkulu.
Kepala Kantor Wilayah, Zulhairi, membuka kegiatan dengan penekanan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan proses jangka panjang yang memerlukan konsistensi, komitmen, dan kesungguhan seluruh elemen organisasi. Beliau menegaskan empat fokus penguatan yang harus dijalankan satuan kerja, yaitu: Penguatan integritas individu dan organisasi, Digitalisasi proses bisnis dan layanan, Penguatan manajemen perubahan dan pengawasan internal, serta Sinergi strategis dengan Aparat Penegak Hukum dan pemangku kepentingan.
“Reformasi birokrasi bukan hanya soal pemenuhan indikator, tetapi perubahan budaya kerja yang berkelanjutan. Tanpa integritas, tidak ada keberhasilan jangka panjang,” tegas Kakanwil.
Materi berikutnya disampaikan Kasi Intelijen IV Kejati Bengkulu, Dr. Denny Agustian, S.H., M.H., yang menguraikan secara komprehensif enam area perubahan sebagai fondasi penilaian WBK. Ia menekankan pentingnya pembentukan tim kerja, perencanaan yang terukur, perubahan mindset, dan monitoring evaluasi yang konsisten.
Dalam aspek tata laksana, Kejati Bengkulu menekankan percepatan digitalisasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Sementara pada manajemen SDM, penggunaan aplikasi penilaian kinerja menjadi instrumen objektif dalam menentukan capaian WBK.
Ia juga menyoroti pentingnya akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal. Sistem pencegahan gratifikasi, whistleblowing system, dan penanganan benturan kepentingan harus berjalan efektif untuk menghasilkan kepatuhan pegawai dan menekan pelanggaran disiplin.
Untuk peningkatan kualitas layanan publik, Kejati Bengkulu berbagi sejumlah inovasi seperti program Jaksa Masuk Kebun, pendampingan UMKM, JAPINDA, SP4N-LAPOR, hingga inovasi Ngopi Jaksa yang memanfaatkan sinergi dengan media lokal. Dr. Denny juga memaparkan adanya 13 indeks mandatori WBK yang menjadi bagian dari pengisian Laporan Kinerja Reformasi Birokrasi.
Sesi berikutnya disampaikan oleh Koordinator Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (PIPP) BPKP Bengkulu, Darlihman, SE., MSI., CA., CFrA. Ia memperkenalkan sejumlah inovasi pengawasan seperti Quick Wins, Self Assessment Kapabilitas Keuangan BLUD, SIKAP berbasis web bagi auditor daerah, Root Cause Analysis pengendalian fraud, SIGILI (digitalisasi layanan konsultansi), dan aplikasi MONAS untuk monitoring perjalanan dinas.
Dalam penguatan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, BPKP menekankan tiga komponen utama: Fokus area perubahan, Identifikasi dan mitigasi risiko integritas, dan Inovasi proses bisnis pengawasan di unit kerja. Darlihman menegaskan bahwa mitigasi risiko integritas merupakan aspek krusial untuk membangun organisasi yang bersih, modern, dan akuntabel.
Kegiatan berjalan lancar dan seluruh peserta terlibat aktif dalam sesi diskusi. Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Bengkulu meneguhkan komitmen mempercepat pembangunan Zona Integritas, memperkuat tata kelola, dan memperluas inovasi layanan publik.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendorong Kanwil Kemenkum Bengkulu mencapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2026, sejalan dengan visi Reformasi Birokrasi Kemenkum.
