Bengkulu (ANTARA Bengkulu) - Sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu menyoroti dan
meminta Pemerintah daerah itu untuk mengkaji dan mengawasi kebijakan Kepala Sekolah dalam Penerimaan
Peserta Didik Baru agar tidak memberatkan wali murid.
Pendidikan gratis masih belum terlaksana dengan maksimal,terbukti dengan masih banyaknya keluhan warga
mengenai mahalnya biaya pendidikan di daerah itu, kata juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Wehelmi Ade
Tarigan, Rabu.
"Sangat memalukan sebagai calon kota pelajar, maka mencuatnya isu-isu mengenai pungutan liar yang
dilakukan oleh sekolah-sekolah dalam penerimaan murid baru, bahkan pihak berwajib sudah melakukan
pemeriksaaan awal terhadap isu tersebut," katanya.
Selain itu, kata dia, fraksi Demokrat juga menyoroti beberapa poin pembangunan infrastruktur belum
dituntaskan pemerintahan wali kota priode 2007-2012.
Pembangunan yang belum tuntas itu antara lain tiga gedung di Bentiring yang belum juga tuntas dikerjakan,
Balai Adat yang belum dapat dimanfaatkan oleh warga, masalah Mou PTM dan mega mal serta melakukan
sosialisasi dan memberikan solusi yang tepat terhadap pedagang kaki lima sebelum melakukan penertiban.
Hal yang sama juga disampaikan berbagai fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bengkulu dengan agenda
penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan Wali Kota Bengkulu atas Raperda Kota
Bengkulu tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012 yang dipimpin Ketua
DPRD Kota Bengkulu, Sawaludin Simbolon itu.(adv/mhe)
