DPRD kota bengkulu minta program bedah rumah tidak dipolitisasi

Bengkulu, (ANTARA Bengkulu) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu minta program bedah rumah warga kurang mampu tidak dijadikan ajang politik menjelang pemilihan wali kota priode 2012-2017.

"Kami menilai program bedah rumah itu ada indikasi untuk dijadikan ajang politik calon tertentu. Dengan demikian warga diingatkan untuk tidak terpengaruh," kata anggota DPRD Kota Bengkulu Rendra Ginting di Bengkulu.

Ia mengatakan, berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa mereka yang akan mendapat jatah bedah rumah itu sudah intervensi untuk memilih salah satu kandidat wali kota tertenu.

Padahal Bappeda Kota Bengkulu pada APBD Perubahan 2012 mendapat alokasi dana Rp250 juta untuk mendata warga kurang mampu yang berhak mendapatkan rumah tersebut.

Pada pendataan tersebut hendaknya jangan tebang pilih dan betul-betul masyarakat kurang mampu dan tidak diintervensi ke ranah politik, ujarnya.

Ia menyayangkan kalau program bedah rumah bagi warga kurang mampu itu disalahgunakan menjadi sarana politik menjelang pilwakot 19 September 2012.

Kota Bengkulu, kata dia, hingga 2014 mendapat kuota bedah rumah sebanyak 16.937 unit, dengan anggaran mencapai Rp102 miliar.

Pada tahap I Kota Bengkulu mendapatkan 4.000 unit rumah setiap rumah dianggarkan Rp6 juta, pola pemberi bantuan itu setiap warga diberikan anggaran 50 pesen (Rp3 juta).

Bila dana itu betul-betul digunakan untuk merehab rumah sasaran, maka sisanya akan dikucurkan sesuai program Rp6 juta per rumah. Namun bila dana itu tidak dibangunkan maka sisanya tidak diberikan lagi.

Seorang warga di Kecamatan Singaranpati, Azim mengatakan, pihaknya sudah didatangi oleh tim untuk mendapatkan jatah bedah rumah tersebut.

Namun ia berkeberatan karena akan diarahkan untuk mencoblos calon wali kota tertentu. "Mungkin saya tidak akan mendapat program itu pada 2012," katanya (adv/mhe)