Ambon (Antara Bengkulu) - Sedikitnya 1.000 hektare sawah di Kabupaten Buru dibiarkan terbengkalai karena para petaninya beralih menjadi penambang di lokasi penambangan emas ilegal Gunung Botak, kata Kepala Dinas Pertanian Maluku Diana Padang di Ambon.
"Lebih dari 1.000 hektare sawah di dataran Waiapo dan sekitarnya terbengkalai. Para petaninya lebih memilih menjadi penambang emas di Gunung Botak karena tergiur besarnya keuntungan dari aktivitas menambang," kata Diana Padang di Ambon, Kamis.
Diana yang didampingi Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Hans Talahatu mengakui munculnya penambangan emas ilegal di Gunung Botak berdampak negatif terhadap program pertanian, terutama pengembangan sawah, mengingat Pulau Buru telah ditetapkan sebagai lumbung padi masa depan Maluku.
"Pulau Buru sejak 15 tahun terakhir ditetapkan sebagai lumbung padi Maluku dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan beras masyarakat di provinsi ini, tetapi dengan keberadaan pertambangan emas liar semua program yang dilakukan selama ini menjadi mubasir. Petani lebih tergiur menjadi penambang karena pendapatannya berlipat ganda," katanya.
Dia juga mengaku sebanyak lima hingga 10 hektare sawah yang telah ditanam tetapi tidak dipanen oleh petani dan lahannya juga dibiarkan terbengkalai oleh pemiliknya karena telah beralih menjadi penambang emas.
Dampak lain dari penambangan liar Gunung Botak yakni target produksi padi Maluku sebanyak 115 ton gabah kering giling (GKG) tahun 2012 tidak tercapai.
"Hasil produksi padi dari seluruh wilayah Maluku tahun 2012 hanya tercapai 84.270 ton GKG. Hal ini karena 1.000 hektar sawah di Pulau Buru yang tidak ditanam maupun dipanen oleh petani," katanya.
Sedangkan untuk tahun 2013, Dinas pertanian Maluku terpaksa menurunkan target produksinya menjadi 98 ton GKG.
"Kami telah menandatangani kontrak dan kesepakatan dengan Dirjen Pertanian untuk produksi beras Maluku tahun 2013 sebesar 98 ton GKG. Tetapi dengan kondisi penambangan liar di Gunung Botak, dikhawatirkan targetnya tidak akan tercapai, dikarenakan tidak ada lagi petani yang mau menggarap sawahnya," katanya.
Saat ini, tandas Diana Padang, pihaknya sedang mengupayakan berbagai strategi dengan sasaran para petani dapat kembali mengolah sawahnya, diantaranya dengan memberikan bantuan peralatan panen berupa traktor, sehingga mempermudah petani untuk memanen, di samping bantuan bantuan pemberdayaan lainnya.
"Kami berharap dengan berbagai bantuan yang diberikan ini, termasuk optimalisasi sarana irigasi teknis bekerja sama dengan instansi teknis lainnya, para petani di Pulau Buru dapat kembali bergairah untuk mengolah sawahnya," katanya.
Luas sawah di Pulau Buru saat ini mencapai lebih dari 7.500 hektare dan di programkan hingga akhir
tahun 2013 mencapai 10.000 hektare. (ANTARA)
