Memperjuangkan kedaulatan tanah masyarakat adat Rejang Lebong

Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, patut berbangga hati karena pernah menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang dilaksanakan di wilayah itu pada 17-19 Maret 2023.

Rakernas VII AMAN yang dihadiri 324 masyarakat adat yang berasal dari 21 provinsi, terbagi dalam tujuh region, di antaranya Sumatera, Sulawesi, Jawa, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku, dan Region Papua.

Kegiatan yang dipusatkan di Kutei atau Desa Lubuk Kembang, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, itu berakhir dengan menghasilkan 23 resolusi atau keputusan bersama yang akan diteruskan kepada pemerintah daerah dan pusat.

Baca juga: Ini 23 resolusi hasil Rakernas VII AMAN di Rejang Lebong Bengkulu

Pelaksanaan Rakernas VII AMAN tersebut diharapkan dapat memperjuangkan legalitas hutan adat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang sejak 7 tahun belakangan belum ada kepastian hukum.

Bupati Rejang Lebong Syamsul Effendi pada acara pembukaan Rakernas AMAN di pendopo rumah dinas bupati mengatakan jika di wilayah yang dipimpinnya itu, berdasarkan konversi, setidaknya ada 3.000 hektare hutan adat tersebar di enam desa, di empat kecamatan.

Hutan adat yang telah dikonversi itu berada di Desa Kayu Manis dan Desa Air Duku (Kecamatan Selupu Rejang), kemudian Desa Babakan Baru dan Bangun Jaya (Kecamatan Bermani Ulu Raya), Desa Lubuk Kembang di Kecamatan Curup Utara dan Desa Air Lanang di Kecamatan Curup Selatan.

Usulan penetapan hutan adat ini telah disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak beberapa tahun lalu, tetapi hingga saat ini belum terealisasi.

Sejauh ini dari 3.000 hektare tanah ulayat atau disebut masyarakat setempat tanah marga itu setidaknya yang telah diusulkan kepada Menteri LHK seluas 1.000 hektare hutan yang berada di Desa Air Lanang, dan 2.000 hektare lainnya berada dalam lima desa lainnya.


Kelestarian hutan

Keberadaan hutan adat itu sendiri, selain untuk menjaga kelestarian hutan di wilayah masing-masing, juga memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam pengelolaannya, dengan melibatkan berbagai elemen.