Tak sedikit juga WNI yang membuka usaha di sana mulai dari kuliner, konstruksi hingga bahan bangunan. Berdasarkan data Indonesian Business Chamber (IBC) atau sejenis Kamar Dagang Indonesia yang berada di Brunei Darussalam, terdapat 22 pengusaha Indonesia yang terdaftar secara resmi sebagai pemilik perusahaan Sendirian Berhad (Sdn Bhd) atau setara dengan Perseroan Terbatas.
Nilai perdagangan Indonesia ke Brunei Darussalam mencapai 897 juta dolar AS pada 2022, dengan komoditas tertinggi berupa tekstil, alat musik, clinker semen, alat olahraga, aksesoris, CPO hingga perhiasan imitasi.
Jika dibandingkan dengan Malaysia, angka tersebut memang masih terpaut cukup signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut bahwa pada 2022 jumlah perdagangan Indonesia ke Malaysia mencapai 27,9 miliar dolar AS.
Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan antarkawasan ASEAN, khususnya Malaysia serta Brunei Darussalam yang memiliki kedekatan geografis dengan Indonesia. Artinya, apa yang sudah dicapai sebelumnya bisa dibuat menjadi lebih semarak dan ramai lagi. Sebab. dalam sebuah perdagangan, harus ada pembeli dan penjual agar aktivitas ini berkelanjutan.
Baca juga: Prajurit TNI bantu petani panen padi di perbatasan RI-Malaysia
Baca juga: TNI gelar pengobatan gratis di perbatasan RI-Malaysia
Konsul Ekonomi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching, Sarawak, Malaysia Theodorus Satrio Nugroho mengatakan, implementasi Inland Port atau terminal barang internasional di Entikong, Kalimantan Barat harus segera dioperasikan kembali. Sebab selama ini masih terdapat kendala teknis, khususnya selama masa pandemi COVID-19.
Dengan belum beroperasinya Inland Port di Entikong, maka Sarawak Malaysia belum bisa mengekspor ke Indonesia.
Sementara itu, dengan Brunei Darussalam, diharapkan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa mendatangkan investasi dan peningkatan perdagangan. Sebab, selama ini investasi Brunei Darussalam dengan Indonesia masih terbilang kecil.
Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, Indonesia juga bisa menjadikan Brunei Darussalam sebagai hub dari ekonomi dan keuangan halal.
Perjanjian Regional Comprehensive Economic (RCEP) atau perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan sepuluh negara anggota ASEAN pun dapat dimanfaatkan untuk membuka akses yang lebih luas.
Ketetuaan Indonesia pada KTT Ke-43 ASEAN diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi Asia Tenggara untuk berperan aktif, menawarkan ide dan solusi untuk kepentingan perdamaian dan kemakmuran di kawasan. Indonesia sebagai Ketua ingin menjadikan Asia Tenggara sebagai mesin pertumbuhan dunia yang berkelanjutan.
Pada akhirnya konektivitas infrastruktur dan transportasi berperan penting dalam pengelolaan kerja sama ASEAN sebagai ekonomi terbesar ke-5 di dunia serta untuk mewujudkan Asia Tenggara sebagai episentrum perekonomian dunia.
